Demo RUU HIP Bawa Agenda Turunkan Jokowi, Hikam Sarankan Ormas Waras Jaga Jarak

  • Whatsapp
as hikam
Muhammad AS Hikam. [foto : istimewa]

Inisiatifnews.com – Pengamat politik dari President University, Muhammad A.S Hikam menganggap aneh agenda tolak RUU HIP di DPR RI malah membawa agenda turunkan Jokowi.

Ia menilai, tidak ada hubungannya agenda demo yang ditunggangi oleh kepentingan untuk mendelegitimasi pemerintah, karena pada dasarnya konteksnya tidak nyambung.

Bacaan Lainnya

Bahkan Hikam menilai agenda aksi yang dipimpin oleh GNPF Ulama, FPI dan PA 212 itu bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap kemurnian tujuan mulia mereka.

“Publik akan kehilangan simpati terhadap aksi tersebut karena adanya distorsi atau pelencengan isi protes terhadap RUU yang dibuat DPR, tetapi beragenda politis menjatuhkan Pemerintah Presiden Jokowi,” kata Hikam, Kamis (25/6/2020).

Perlu diketahui, bahwa RUU HIP adalah inisiatif DPR RI, sementara sikap pemerintah pusat sudah disampaikan yakni menyerahkan kembali ke DPR untuk dikaji ulang dan dilakukan partisipasi publik lebih luas lagi agar tidak memunculkan polemik yang lebih besar.

Di sisi lain, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen atasnama Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) juga tidak mengindahkan physical distancing sebagai salah satu bagian dari protokol kesehatan. Menurut hemat Hikam, ini juga jadi salah satu faktor rendahnya simpati publik terhadap aksi tersebut.

“Dalam sistem demokrasi, unjuk rasa publik bukan hal tabu. Namun jika dilakukan dengan mengabaikan kondisi dan situasi, maka justru bisa berbalik,” ujarnya.

Terkait dengan agenda itu, Hikam pun menyarankan agar organisasi masyarakat sipil yang masih waras untuk mempertimbangkan lagi keberadaan mereka dalam agenda aksi tersebut.

“Saya kira kelompok-kelompok masyarakat sipil pendukung demokratisasi di negeri ini perlu mengkritisi dan mengambil jarak dari mereka yang berdemo dengan motif politis anti pemerintahan Presiden Jokowi yang tak melakukan pelanggaran konstitusional,” tuturnya.

Seruan ini bukan dalam konteks Hikam mendukung RUU HIP yang tengah menjadi polemik. Tapi lebih terhadap pertimbangan akal sehat terhadap isu yang dibawa kelompok ANAK NKRI itu.

“Bukan berarti ikut mendukung RUU HIP, tetapi soal pertimbangan nalar saja. Kelompok masyarakat sipil Indonesia masih mungkin mengusulkan koreksi atas RUU tersebut dan terus mengawal prosesnya di DPR jika dilanjutkan tanpa hingar bingar,” paparnya.

Selain itu, di dalam aksi yang digelar di depan DPR RI pada hari Rabu (24/6), kemarin juga ada ormas-ormas sipil seperti Pemuda Pancasila.

Hikam memandang bahwa jika ormas-ormas sipil tersebut masih pro dengan demokrasi, seharusnya tidak terjebak oleh framing kelompok tersebut.

“Organisiasi-organisasi dalam masyarakat sipil Indonesia yang konsisten mendukung demokratisasi seharusnya tak terjebak oleh manuver-manuver politik yang justru berpotensi memberantakkan proses konsolidasi demokrasi itu sendiri,” ucapnya.

Lebih lanjut, Menteri Riset dan Teknologi era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengharapkan, partai politik segera mengambil sikap cepat untuk mengantisipasi dinamika yang berkembang mengarah ke sentimen negatif.

“Parpol dan politisi mereka di DPR perlu memperhatikan dengan seksama dinamika ini dan bertindak dengan cepat dan tepat,” tandasnya.

“Karena jika demo-demo ini berlarut dan menghambat konsolidasi demokrasi maka keduanya pun harus ikut bertanggungjawab kepada rakyat. Karena mereka juga yang memulai dengan ide pengusulan RUU HIP dan proses pembuatannya yg kontroversial tersebut,” tutupnya. (NOE)

Pos terkait