Hikam Harap Bedakan Persoalan Tolak RUU HIP dengan Pembakaran Bendera PDIP

  • Whatsapp
as hikam
Muhammad AS Hikam.

Inisiatifnews.com Pengamat politik dari President University, Muhammad AS HIkam menilai bahwa peristiwa pembakaran bendera PDI Perjuangan dengan aksi penolakan RUU HIP adalah sesuatu yang berbeda.

“Insiden pembakaran bendera PDIP mestinya dibedakan dengan aksi demo terhadap RUU HIP,” kata Hikam dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Sabtu (27/6/2020).

Bacaan Lainnya

Ia menyebut bahwa persoalan pembakaran bendera PDI Perjuangan adalah prersoalan pelanggaran hukum yang bisa disikapi dengan penegakan hukum di dalamnya.

“Yang pertama (pembakaran bendera PDIP) adalah sebuah tindakan yang bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum,” ujarnya.

Sementara untuk aksi penolakan RUU HIP, itu adalah persoalan politik di mana rakyat Indonesia dijamin kebebasannya untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Maka pendekatan persoalannya adalah politik pula.

“Yang terakhir (tolak RUU HIP) adalah salah satu ekspresi aspirasi politik warganegara,” tuturnya.

Perlu diketahui, bahwa aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan spontan terjadi di tengah-tengah aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK-NKRI), di mana aksi tersebut diinisiasi oleh GNPF Ulama, FPI dan PA 212 dengan konteks penolakan terhadap RUU HIP.

Pembakaran bendera PDIP bersamaan dengan bendera PKI bersimbol palu dan arit itu diklaim sebagai wujud ekspresi penolakan terhadap RUU HIP dan ketakutan terhadap kebangkitan Komunisme di Indonesia.

Namun demikian, Hikam berharap besar agar institusi Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia mengambil langkah terbaik untuk meminimalisir gejolak yang bisa mengarah kepada disharmonisasi sosial politik di tanah air.

“Lebih baik ada inisiatif dari aparat hukum dan keamanan untuk mencari solusi dan didukung oleh organisasi masyarakat sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman serta diakui perannya dalam penyelesaian masalah,” tutupnya. [NOE]

Pos terkait