Fahira Idris Harap DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas

  • Whatsapp
fahira DPD
Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Fahmi Idris.

Inisiatifnews.comSenator DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Fahmi Idris mengharapkan agar DPR RI segera mencabut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Saya harap DPR segera mencabut atau keluarkan RUU HIP ini dari prolegnas,” kata Fahira Idris dalam siaran persnya, Selasa (30/6/2020).

Bacaan Lainnya

Ia memandang bahwa RUU tersebut penuh dengan pertentangan dari banyak kalangan karena dianggap kontroversial. Sementara di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, seharusnya konsentrasi publik tidak dikuras untuk hal-hal yang dinilai kurang produktif.

Apalagi kata Fahira, kekontroversian RUU HIP tersebut juga telah mengganggu sistem imunitas rakyat Indonesia di tengah pandemi Korona.

“Kehadiran RUU HIP dalam prolegnas dan rencana pembahasannya yang penuh kontroversi jika tidak segera diakhiri akan mengganggu ‘sistem imun’ atau ‘sistem kekebalan’ rakyat yang saat ini sedang fokus menghentikan rantai penularan dan sedang berupaya memulihkan kehidupan ekonomi yang terganggu akibat pandemi Covid-19,” tuturnya.

Ketua Umum Ormas dan LBH Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang JAPAR) ini juga menyebutkan bahwa seharusnya seluruh elemen bangsa Indonesia saling bahu membahu untuk memulihkan situasi nasional akibat virus COVID-19. Rakyat harus ikut aktif membantu pemerintah dalam mengentaskan persoalan pandemi tersebut. Sementara ketika fokus rakyat dihabiskan untuk berjibaku dengan pro konta RUU HIP, maka semangat gotong-royong untuk melawan Korona pun terganggu.

“Biar ke depan masyarakat bisa lebih fokus membantu Pemerintah memutus rantai penularan Covid-19 dan fokus menata kembali kehidupan ekonomi yang porak-poranda akibat dihantam pandemi,” tandasnya.

Terakhir, Fahira Idris meminta agar DPR memperhatikan situasi saat ini dan mengambil kebijakan yang bisa mengentaskan polemik tersebut.

“Jangan biarkan berlarut-larut karena berpotensi ‘mengganggu sistem imun rakyat’. Jangan lagi kita menambah beban pikiran masyarakat yang saat ini sedang menanggung beban berat,” tutupnya. [RED]

Pos terkait