HMI Dapat Amanat Kawal Kebijakan Pemerintah Pro Rakyat

  • Whatsapp
diskusi HMI
Agenda webinar bertemakan "Peran Pemuda di Era New Normal Pasca Covid-19" yang digelar oleh HMI Cabang Jakarta, Selasa 30 Juni 2020.

Saya sarankan kepada kawan-kawan di HMI untuk mengawasi program-program pemerintah, agar apa yang diinginkan oleh kita semuanya bisa terealisasi.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Persoalan Covid-19 sampai saat ini masih menjadi momok tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Apalagi, belum jelasnya kapan pandemi ini berakhir menjadi dilema tersendiri.

Bacaan Lainnya

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Formatur PB HMI, Ahmad Latupono. Ia menilai bahwa persoalan yang cukup pelik adalah ketika kebijakan dari pemerintah pusat tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah dalam kaitan penanggulangan Covid-19 bagi masyarakat terdampak.

“Ketika semua kebijakan pemerintah pusat dieksekusi dengan baik. Tetapi, kita lihat di lapangan masih belum berjalan tuh, kalaupun berjalan hanya ada beberapa wilayah aja yang menjalankan (kebijakan) itu,” kata Ahmad Latupono dalam webinar bertemakan “Peran Pemuda di Era New Normal Pasca Covid-19” yang digelar oleh HMI Cabang Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Atas dasar itu, Aktivis yang karib disapa Anyong itu menyebut bahwa di sinilah letak kegaduhan dan keresahan bagi masyarakat. Di mana kebijakan pemerintah pusat tidak sampai dirasakan secara maksimal di kalangan grassroot.

“Ini yang saya bilang ada konfik yang diciptakan di sini, sehingga rakyat jadi dilema. Ketika semua rakyat Indonesia mendapatkan angin segar dari (pemerintah) pusat tapi kebijakan di daerah tidak sesuai dengan yang instruksi dari kepala negara,” ujarnya.

Sebagai aktivis dan formatur salah satu organisasi Kemahasiswaan terbesar di Indonesia itu, Anyong merasa memiliki tanggungjawab moril untuk meluruskan persoalan tersebut.

“Saya selaku formatur PB HMI MPO siap di garda terdepan mengawal suara dan hak-hak umat dan atau masyarakat Indonesia pada umumnya,” tuturnya.

Anyong pun memperingatkan kepada pemerintah di seluruh level agar bekerja maksimal untuk rakyat, bukan malah membuat rakyat bingung dan galau.

“Perlu saya tegaskan adalah, HMI MPO tidak akan diam apabila pemerintah pusat sampai daerah membuat gaduh masyarakat,” tegasnya.

“Begitu juga dengan pemerintah daerah, jangan karena tidak ada kontrol serius dari atas lalu kalian seenaknya. Ketika pemerintah pusat apabila mengeluarkan maklumat atau kebijakan lalu tidak dilaksanakan dengan serius, maka Indonesia akan terus meningkat dengan ketimpangan sosial maupun ekonomi,” tambahnya.

Pos terkait