PA 212 Siap Lawan Pengganti Pancasila, Termasuk Khilafah?

  • Whatsapp
Slamet Maarif
Ketua Umum DPP PA 212, Ustadz Slamet Maarif saat jumpa pers usai apel siaga ganyang komunis oleh ANAK NKRI di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. [foto : exclusive]

Inisiatifnews.comDi tengah maraknya penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), muncul gerakan yang masih yang dipimpin oleh Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), GNPF Ulama dan Front Pembela Islam (FPI) dalam wadah Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI). Bahkan mereka menggelar apel siaga ganyang komunis hari ini serentak di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Jakarta berpusat di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dalam keterangannya, Ketua Umum DPP PA 212, Slamet Maarif menyatakan, bahwa pihaknya sangat menentang upaya apapun yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan dan komitmen menjaga Pancasila dan para ulama.

Bacaan Lainnya

“Hari ini para laskar, jawara, brigade dan ormas Islam hadir untuk apel siaga ganyang komunis. Mereka tunjukan i’tikad baik untuk menjaga NKRI, Pancasila dan ulama kita,” kata Slamet Maarif dalam keterangannya kepada wartawan saat jumpa pers di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (5/7/2020).

Slamet juga menyatakan bahwa, pihaknya tidak akan membiarkan upaya apapun oleh siapapun yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia dengan ideologi lain, baik itu komunisme, marxisme, leninisme bahkan termasuk Khilafah yang merupakan bagian dari ideologi trans-nasional.

“Siapapun yang ingin mengganti pancasila dengan apapun, maka mereka akan siap maju terdepan untuk membela NKRI,” tegasnya.

Slamet Maarif
Ketua Umum DPP PA 212, Slamet Maarif.

Bagi Slamet, Pancasila adalah falsafah yang final dan tidak boleh diganggu gugat, apalagi diganti-ganti dan ditafsirkan sepihak-sepihak.

“Kita ingatkan kepada anak bangsa, Pancasila itu sudah final. Sehingga jangan coba-coba ganti Pancasila dengan apapun,” serunya.

Selanjutnya, Slamet yang juga mantan humas DPP FPI juga meminta dengan tegas agar DPR RI selaku lembaga legislatif mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional (prolegnas).

“Kami minta DPR mencabut dan RUU HIP dibatalkan dari Prolegnas. Dan kami akan terus berjuang, karena (RUU HIP) ini bisa memecah belah anak bangsa,” tandasnya.

“Oleh karena itu, RUU HIP harus dibatalkan, bukan ditunda,” tutup Slamet.

HTI disebut ingin gantikan Pancasila

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) sudah tepat.

Menurutnya, keberadaan HTI itu memang dirancang untuk menolak paham Pancasila yang merupakan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kata dia, mereka berencana mengganti pemahaman Pancasila dengan konsep Khilafah.

“HTI itu memang sejak semula dirancang (untuk) menolak negara Pancasila,” kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam Dialog Solutif Gerakan Daulat Desa dengan tema ‘Bangkitnya Kedaulatan dan Martabat Rakyat Dalam Demokrasi Pancasila’ yang diadakan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/5/2018).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai langkah pemerintah membubarkan HTI tanpa proses pengadilan itu sudah benar. Sebab, bila suatu ormas ada sebuah kecacatan administratif, maka sudah sewajarnya bila pemerintah melakukan tindakan.

“Pengadilan ini menyatakan pembubaran HTI oleh pemerintah itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku,” jelasnya. [RED]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait