Demi Kamnas, Hikam Sarankan Jokowi Ikuti NU Cs Cabut RUU HIP

AS Hikam
Dr. Muhammad Atho'illah Shohibul Hikam, M.A., A.P.U.

Inisiatifnews.com – Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengambil sikap yang tegas secara politik untuk memastikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dibatalkan untuk dibahas di DPR RI.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi, menurut Hikam, adalah dengan melakukan lobi politik dengan PDI Perjuangan yang notabane adalah partai pengusungnya menjadi Presiden RI.

Bacaan Lainnya

Terlebih lagi, ia juga menilai bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional (Kamnas).

“Pemerintah Pak Jokowi bisa bicara dengan PDIP karena ia diusung dan didukung PDIP. Dan secara etika, Pemerintah jelas bertanggung jawab untuk menjaga RI dari kegaduhan-kegaduhan yang bisa mengganggu Kamnas,” kata Hikam dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Minggu (5/7/2020).

Menurut Hikam, kegaduhan yang ditimbulkan terkait munculnya RUU HIP ini seharusnya tidak perlu ada. Apalagi jika dibiarkan kegaduhan demi kegaduhan ini terus terjadi, ia menilai akan dipelintir kelompok tertentu yang justru akan mendegradasi pemerintahan yang sah saat ini.

“Indonesia berpotensi dilanda kegaduhan yang semestinya tak perlu terjadi. Karena isu bangkitnya komunisme yang dibawa-bawa oleh kelompok tertentu dan menjadi komoditi politik,” ujarnya.

Walaupun berdasarkan hematnya, tak ada kaitannya antara RUU HIP dengan kebangkitan komunisme. Bisa jadi PDIP tidak dalam konteks memberikan wadah bagi paham komunisme hidup lagi di Indonesia, namun hanya sekedar upaya penafsiran Pancasila versi mereka saja. Karena pada dasarnya, paham komunisme, leninisme dan marxisme saja sudah dilarang berkembang di Indonesia dengan adanya TAP MPRS nomor 25 Tahun 1966.

“PDIP mungkin saja diduga mau memonopoli tafsir tentang Pancasila, tetapi sama sekali bukan dalam rangka menghidupkan komunisme di Indonesia,” tandasnya.

Tidak hanya berhenti di ranah politik semata, Hikam berpendapat juga jika kegaduhan ini masih tidak dihentikan dengan masih bertenggernya RUU HIP di dalam prolegnas, maka kegaduhan akan merembet menjadi kegaduhan sosial, dan ini yang paling mengkhawatirkan.

“Jika pemerintah dan DPR menunda-nunda terus dengan alasan legal formal saja, maka urusan RUU HIP akan berlanjut di ranah publik dan bukan hanya di parlemen saja,” tuturnya.

“Implikasinya adalah Kamnas akan terus terganggu oleh potensi meluasnya gangguan-gangguan dan ancaman destabilisasi politik akibat kegaduhan publik. Apakah ini yang dikehendaki para politisi dan Pemerintah? Saya rasa juga tidak,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Menteri Riset dan Teknologi era Presiden alm KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyarankan agar Presiden Jokowi sebagai pimpinan tertinggi di lembaga eksekutif mengikuti saja suara-suara yang digaungkan oleh elemen masyarakat sipil. Baik itu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan sebagainya. Agar potensi buruk yang dikhawatirkan tidak sampai terjadi dan malah mengganggu pemerintahan saat ini.

“Sudahlah. Ikuti saja suara-suara masyarakat sipil yang nalar seperti ormas NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Hentikan pembahasan RUU HIP dan kalau diperlukan buat RUU BPIP yang baru yang tidak ada muatan monopoli tafsir terhadap Pancasila,” ucapnya.

“Keamanan dan stabilitas politik RI jangan dikorbankan demi ambisi pribadi dan atau kelompok politik tertentu saja,” tutupnya. [JIB]

Pos terkait