Inisiatifnews.com – Kepala Bidang Organisasi Dan Keanggotaan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPNPP), Gunung Hutapea menceritakan terkait dengan pengalaman politik yang pernah terjadi di Indonesia. Yakni terkait dengan sejarah tumbangnya kekuasaan orde lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.
Menurut Gunung, berbagai kajian dan pendapat tentang kejatuhan Presiden Soekarno masih mengandung misteri yang belum terungkap hingga saat ini. Peristiwa itu merupakan puncak dari rangkaian kondisi dan situasi kala itu.
“Pergolakan politik dan keadaan ekonomi yang menimbulkan penderitaan rakyat, dimana gerakan Komunis (PKI) yang terus berusaha merongrong negara menggunakan ide Soekarno tentang Nasionalis, Agamis dan Komunis (Nasakom).” Kata Gunung Hutapea yang di terima oleh wartwan pada hari Selasa, 7 Juli 2020.
Kemudian ia juga menceritakan bahwa pada saat itu juga terjadi pertarungan Ideologi antara Kapitalis yang dikomandoi Amerika Serikat (AS) yang merupakan kelompok dari Blok Barat dan ideologi Komunis yang dikomandoi oleh Uni Soviet yang merupakan kelompok Blok Timur. Mereka sama-sama bertujuan menancapkan pengaruh di berbagai negara di belahan dunia.
Soekarno kala itu sangat anti kepada Kapitalis dengan Jargonnya “Ganyang Imperialis”. Di sisi lain ada pihak di AS yang sangat berkeinginan memiliki konsesi tambang di Papua (Irian Barat) dimana Soekarno menolak mentah-mentah. Hal ini yang membuat Gunung Hutapea memiliki dugaan adanya peran Intelijen AS (CIA) untuk mempercepat kejatuhan Soekarno sangatlah mungkin.
Selanjutnya Gunung juga menduga peristiwa Berdarah Gerakan 30 September Tahun 1965 yang biasa disebut dengan gerakan PKI dan berlanjut pada peralihan kekuasaan di Indonesia. Juga dijadikan momentum bagi pihak pihak di AS untuk kembali melakukan perundingan dan akhirnya berhasil mendapatkan konsesi tambang di Papua ditandai dengan berdirinya Freeport dengan menguasai saham terbesar perusahaan tambang mineral itu. Namun, Saat presiden Joko Widodo memimpin, Indonesia berhasil memenangkan negosiasi dengan Pemerintah AS dan Freeport dimana hasilnya Indonesia menjadi pemegang saham terbesar.
“Di era Presiden Jokowi telah memaksa dilakukannya negosiasi ulang yang akhirnya berhasil menjadikan pihak Indonesia menjadi pemegang saham terbesar yang membuat pihak pihak di AS kembali marah.” Ujarnya.
Oleh karena itu, sangatlah mungkin kalau ada berbagai analisa menyatakan bahwa pihak-pihak di AS dan kelompok-kelompok yang turut menikmati keberadaan Freeport serta juga dugaan adanya kelompok yang terkena imbas atau terganggu atas kebijakan Jokowi saat ini dengan membonceng kondisi politik dan ekonomi yang terjadi untuk menjatuhkan Jokowi.
“Pertanyaannya, Apakah sejarah akan berulang ? Hal ini sebaiknya menjadi renungan bersama,” ucapnya.
Terakhir, Gunung juga mengingatkan kepada seluruh pihak khususnya bangsa Indonesia agar tetap meningkatkan kewaspadaan sehingga sejarah kelam tumbangnya pemerintah Soekarno karena intrik-intrik pihak asing tidak terjadi lagi.
“Tingkatkan kewaspadaan agar masa kelam tidak berulang kembali.” Pungkasnya.[JIB]
