Jimly Tegaskan Sengketa Pilpres Ada di MK, Bukan MA

  • Whatsapp
jimly
Jimly Assiddiqiee

Setiap mahasiswa hukum sudah seharusnya ngerti hal itu.

Inisiatifnews.com Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa sengketa Pilpres 2019 bukan di Mahkamah Agung (MA), melainkan di MK.

Bacaan Lainnya

“Peradilan hasil pemilu dan pilpres ada di MK, bukan di MA,” kata Jimly dalam keterangannya, Rabu (8/7/2020).

Ini disampaikan Jimly untuk merespon kegaduhan hasil putusan majelis hakim Mahkamah Agung terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh Rachmawati Soekarnoputri tentang Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu.

Dan putusan majelis hakim MA tersebut juga merupakan ketetapan yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2019, sementara salinan putusan baru diunggah oleh panitera MK pada tanggal 3 Juli 2020 kemarin.

Menurut Jimly, sejatinya perselisihan apapun terkait dengan Pilpres 2019 sudah selesai di tangan hakim MK. Begitu juga berakhirnya perselisihan tersebut juga ditandai dengan dilantiknya pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Joko Widodo dan KH Maruf Amin pada bulan Oktober tahun lalu

“Segala perselisihan tentang hasil Pilpres 2019 berakhir di MK dan pelantikan Presiden dan Wapres di MPR 20 Oktober 2019,” ujarnya.

Sementara terkait dengan putusan majelis hakim MA tanggal 28 Oktober 2019 yang merupakan hasil gugatan dari Rachmawati Soekarnoputri itu bukan dalam kapasitas penetapan sengketa Pilpres, melainkan dalam konteks peraturan PKPU semata yang tidak bisa digunakan untuk menganulir hasil putusan sengketa di MK, termasuk menganulir jabatan Presiden dan Wakil Presiden definitif dan sah.

“Putusan MA 28 Oktober 2019 hanya terkait peraturan KPU yang harus diubah untuk Pilpres berikutnya, tidak lagi terkait dengan pilpres 2019,” jelasnya.

Sayangnya, penjelasan Jimly tersebut justru dinilai sebagian kalangan sebagai statemen untuk menjilat kekuasaan.

Merespon hal itu, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menilai bahwa penjelasannya sudah sangat gamblang. Kecuali jika motifnya hanya karena unsur kebencian politik semata.

“Kalau sudah dijelaskan tetap ngotot, itu artinya motifnya bukan untuk kebenaran dan keadilan. Pasti ada motif kebencian politik. Kalau ada yang ngaku SH (sarjana bukum) tidak paham akibat putusan MA tersebut pasti itu bukan SH. Setiap mahasiswa hukum sudah seharusnya ngerti hal itu,” pungkasnya. [NOE]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait