Heboh Ekspor Benih Lobster, Menteri Edhy Siap Diaudit

edhy prabowo
Waketum DPP Partai Gerindra, Edhy Prabowo.

Inisiatifnews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo siap diaudit atas izin ekspor benih lobster yang lagi ramai jadi perbincangan. Edhy juga siap memaparkan proses seleksi perusahaan penerima izin ekspor yang dinilainya sudah sesuai aturan.

“Disebut ada perusahaan yang berkorelasi dengan saya, sahabat saya, yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu kapan mereka daftarnya,” aku Menteri Edhy dalam siaran persnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7).

Bacaan Lainnya

Diterangkan politisi Partai Gerindra ini, proses pendaftaran perusahaan eksportir benih lobster dilakukan oleh tim terdiri dari semua eselon I KKP, termasuk inspektorat yang bertugas melakukan pengawasan.

Edhy menegaskan, ia tak mencampuri sama sekali apalagi mengintervensi proses pemberian izin pendaftar eksportir benih lobster.

“Ada tim yang memutuskan izin, ada dirjen dan irjen. Biasa saja kalau ada yang curiga. Saya siap diaudit, KKP juga sangat terbuka,” tegasnya.

Edhy mengajak masyarakat mengawasi proses pemberian izin. Jangan melihat siapa yang mendapat izin. Sebab perusahaan atau koperasi manapun dipersimakan mengajukan diri sebagai eksportir benih lobster.

“Ada nama yang dikaitkan dengan saya dan langsung dinilai macam-macam. Tetapu ada puluhan perusahaan yang dapat izin. Apa karena saya menteri, teman saya tidak boleh berusaha. Yang penting kan prosesnya fair. Saya tidak memperlakukan istimewa sahabat,” kata Edhy.

Edhy menyebut, keputusannya diambil berdasarkan kajian ilmiah dan mengikuti semua prosedur. Alasan utamanya mengeluarkan izin lobster karena ingin menghidupkan kembali puluhan ribu nelayan penangkap benih yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, untuk mendorong majunya budidaya lobster nasional dengan tanpa mengabaikan keberlanjutan.

Sakadar informasi, pengambilan benih lobster dari alam dan izin ekspor diatur dalam Pemen KP Nomor 12 tahun 2020 yang terbit awal Mei 2020 lalu. Dalam aturan ini, eksportir wajin membudidaya lobster dan melepasliarkan dua persen hasil panennya ke alam. Benih yang dibudidaya harus dibeli dari nelayan dengan harga minimal Rp 5.000 per ekor.

“Saya tidak peduli di-bully, yang penting berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Saya tak takut dikuliti, karena yang saya perjuangkan masyarakat kita bisa makan. Dan ini sesuai perintah Presiden,” pungkas Edhy. (INI)

Pos terkait