Nelayan Belum Pernah Geruduk Menteri Edhy, Sebelumnya Banyak Didemo

Jokowi dan Edhy Prabowo
Presiden Joko Widodo ditemani Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meninjau langsung nelayan di Natuna. [foto : dokumen KKP]

Inisiatifnews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo lagi ramai disorot. Terutama karena kebijakan mencabut larangan penangkapan benih lobster, baik untuk budidaya maupun ekspor.

Pengamat politik UIN Syarief Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno meminta, seluruh pihak memahami substansi pencabutan aturan tersebut.

Bacaan Lainnya

Dari perspektif kebijakan publik, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 mengatur pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, memuat sejumlah subtansi bagi keberlangsungan hidup nelayan, keberlanjutan losbter di alam, dan manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan untuk negara.

“Kita mesti membandingkan saat penangkapan dan ekspor lobster ini dilarang dan saat larangan dicabut. Nelayan yang setuju dicabut lebih banyak. Yang menolak hanya bangunan argumentasi sedikit elite,” terang Adi di Jakarta Rabu, (8/7).

Kebijakan-kebijakan menteri sebelumnya seperti larangan penangkapan dan ekspor lobster, dan larangan alat tangkap cantrang, banyak ditentang nelayan.

Demonstrasi menentang kebijakan-kebijakan itu di berbagai daerah Pantai Utara Jawa pun marak. Demontrasi nelayan sering terjadi sebelum Edhy menjabat Seperti saat ribuan buruh dan nelayan menggeruduk kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2015. Nelayan memrotes Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 itu tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela dan Tarik.

Demo di Istana juga terjadi pada 2017. Kelompok buruh dan nelayan menuntut pemerintah melegalkan cantrang, payang dan lain-lain sebagai alat tangkap nelayan.

“Selama delapan bulan Edhy Prabowo menjabat, belum ada lagi demo nelayan di KKP Tidak ada lagi nelayan yang sampai menginap di Istana,” tandasnya.

Masyarakat, khususnya di dunia maya, sebut Adi, lebih tertarik mengomentari hal-hal yang bersifat gimik dan melupakan persoalan substansial.

Dia pun menilai, kebijaka Menteri Edhy lebih terukur dan dirasakan manfaatnya oleh nelayan ketimbang menteri sebelumnya.

“Ia tak peduli dibully netizen. Tetapi kebijakannya dipuji Presiden, sejumlah gubernur dan nelayan. Soal pro dan kontra ekspor benih lobster, kritik terhadap Edhy hanya berasal dari sentimen elite yang kemudian dikomentari netizen yang tidak paham secara utuh mengenai aturan ini,” paparnya.

Kebijakan membuka keran ekspor juga dikesankan merugikan nelayan, mengancam kelestarian lobster, dan hanya menguntungkan korporasi. Padahal, ekspor positif bagi negara dan masyarakat. Tak hanya segi devisa, tetapi juga berdampak luas kepada masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya dari segi peningkatan ekonomi mereka serta semakin luasnya kesempatan usaha serta lapangan kerja. (INI)

Pos terkait