ProDem Hadiri Sidang Perbaikan Permohonan Gugatan JR UU Korona di MK

  • Whatsapp
Ruth Yosephine
Kuasa pemohon yakni Ruth Yosephine. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com – Tim advokasi Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) masih berjuang untuk menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Korona di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hari ini, mereka telah melengkapi perbaikan permohonan pengujian UU tersebut dalam sidang lanjutan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat yang dipandu oleh hakim ketua yakni Aswanto

Bacaan Lainnya

Kuasa pemohon yakni Ruth Yosephine mengatakan, bawa ada tujuh poin perbaikan permohonan tim advokasi ProDem dengan perkara nomor 42/PUU-XVIII/2020.

Poin pertama ialah soal substansi persoalan. Tim kuasa pemohon menyampaikan bahwa substansi persoalan tidak berubah seperti sidang sebelumnya.

“Jadi kami tetap menguji sejumlah pasal di dalam lampiran UU 2/2020 yang telah menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan UU yang dimaksud dalam pasal yang terdapat dalam UUD,” Ruth Yosephine di persidangan, Senin (13/7/2020).

Selanjutnya kata Ruth, poin kedua adalah terkait dengan sistematika penyesuaian yang disampaikan telah sesuai dengan yang berlaku umum di Mahkamah Konstitusi.

“Jadi sesuai dengan arahan dari yang mulia, bahwa untuk mengadakan pendahuluan, jadi kami langsung menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Poin ketiga yakni jumlah pemohon berjumlah 50 orang sebagaimana surat kuasa yang telah didaftarkan pada awal pengajuan.

Poin keempat menjelaskan legal standing pada pemohon.

Poin kelima, kuasa pemohon tidak sama sekali mengubah posita, namun hanya menyederhanakan posita yang terdahulu tanpa mengubah substansi dari posita-posita sebelumnya.

Poin keenam, mengenai argumentasi hukum, kuasa hukum membuat secara singkat, padat, dan jelas. Argumentasi hukum tersebut merupakan kumulatif dari para pemohon sehubungan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami para pemohon.

“Nah, kami mau minta permohonan ke majelis karena dalam perbaikan kami, poin nomor 12 argumentasi hukum itu ada kesalahan pengetikan yang mulia. Di halaman 81 kami tuliskan bahwa UU 17/2007 sedangkan yang kami maksud bukan UU tersebut, namun UU 17/2003 tentang Keuangan Negara,” jelasnya.

Poin terakhir ialah petitum yang tidak diubah sama sekali dan masih menggunakan petitum sebelumnya saat pengajuan permohonan.

“Kami hanya menyelaraskan petitum kami dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon,” pungkasnya. [REL]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait