Hikam Nilai Reshuffle Belum Perlu, Tapi Para Menteri Wajib Waspada

  • Whatsapp
as hikam
Muhammad AS Hikam.

Inisiatifnews.com – Kabar tentang wacana Presiden Joko Widodo akan melakukan kocok ulang Kabinet Indonesia Maju (KIM) semakin hari semakin keras saja. Apalagi, dibarengi dengan berbagai pro kontra kinerja para menteri terkait dengan penanggulangan COVID-19.

Walaupun suara-suara dorongan yang muncul agar Presiden melakukan reshuffle kabinetnya, pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam memandang situasi itu belum akan terjadi.

Bacaan Lainnya

Bahkan sekalipun, saat ini elektabilitas para menteri Jokowi juga rendah di kalangan masyarakat.

“Ada hasil survei bahwa 87,8 persen responden tidak puas dengan kinerja para menteri tangani Covid-19,” kata Hikam, Senin (13/7/2020).

“Perlu reshuffle? Saya kok masih bilang belum,” imbuhnya.

Sekitar sepekan lalu, Hikam pun telah menyampaikan hal serupa, bahwa Presiden Jokowi belum perlu-perlu sekali melakukan reshuffle jajarannya di kabinet Indonesia Maju.

Pun demikian, ia berharap agar para menteri melaksanakan kinerjanya semaksimal mungkin agar wacana reshuffle tidak sampai terjadi.

“Seperti dugaan saya, nggak ada reshuffle kabinet. Tapi jangan gembira dulu, kalau kinerja menteri-menteri nggak membaik, Presiden Jokowi bisa saja ambil langkah itu kan?,” kata Hikam, 7 Juli 2020 lalu.

Survei yang dimaksud Hikam adalah hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Di mana hasil survei Litbang Kompas menunjukkan beberapa data mengenai perbaikan kinerja kabinet menunjukkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, sebagian besar dari mereka yakni 87,8 persen menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja menteri, khususnya dalam menangani pandemi Covid-19.

Survei itu dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020. Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi dengan margin of error penelitian ini sekitar 4,04 persen.

Ada sejumlah alasan yang menyebabkan pubilk merasa tidak puas terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19. Alasan itu berkaitan dengan upaya preventif maupun kuratif.

Dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan misalnya, 7 dari 10 responden (71,1 persen) mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran menteri terkait.

Kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan hingga sulitnya masyarakat mendapatkan masker pada awal pandemi mendorong rasa ketidakpuasan publik pada bidang kesehatan.

Ketidakpuasan juga diungkapkan 75,1 persen responden dalam bidang penyaluran bantuan sosial.

Penyerahan bantuan yang belum merata dan tidak tepat sasaran menjadi salah satu penyebab yang mendorong rasa ketidakpuasan publik.

Pada sektor ekonomi, publik juga mengaku belum puas dengan kinerja jajaran menteri terkait, khususnya dalam memberikan stimulus kepada para pengusaha dan UMKM.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan stimulus berupa keringanan pajak hingga restrukturisasi kredit.

Namun, 68,5 responden menilai kebijakan ini belum optimal sebagai upaya penanganan terhadap dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Besarnya derajat ketidakpuasan di berbagai bidang bisa jadi turut disebabkan minimnya dampak langsung yang dirasakan masyarakat dari sejumlah program yang diberikan pemerintah.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo pun sempat memberikan teguran pada kabinetnya. Oleh Jokowi, jajaran menterinya disebut kurang memiliki sense of crisis.

Berkaitan dengan teguran itu, sebagian besar responden (69,6 persen) menilai perombakan kabinet adalah hal mendesak dilakukan saat ini.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait