KOMPAS Desak Polri Usut Kasus Dugaan Korupsi Proyek Keluarga Bupati Sula

KOMPAS
Komite Pemuda Dan Mahasiswa Maluku Utara (KOMPAS) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri di Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Senin 13 Juli 2020.

Jakarta, Inisiatifnews.comSejumlah massa yang mengatasnamakan diri Komite Pemuda Dan Mahasiswa Maluku Utara (KOMPAS) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri di Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dalam aksinya, mereka mendesak agar institusi kepolisian melakukan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi di lingkaran Bupati Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Hendrata Thes.

Bacaan Lainnya

“Terkait dengan dugaan kasus monopoli proyek oleh keluarga Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Bapak, Hendrata Thes pada pengerjaan proyek di Tahun 2019,” kata koordinator lapangan, Fahris Badar dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (13/7/2020).

Beberapa proyek yang dimaksud Fahris antara lain terkait dengan beberapa perusahaan diantaranya ; CV. Permata Hijau, CV. Permata Membangun, CV. Permata Bersama, CV. Permata Jaya, CV. Bumi Jaya, CV. Jaya Lestari, CV. Alam Sutra dan CV. Bumi Karya.

Kemudian ada juga kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek jembatan air bugis, Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2017 senilai Rp. 4,2 miliar yang dianggarkan melalui APBD 2017 di Desa Auponhia.

“Proyek itu dikerjakan oleh perusahan PT Kristi Jaya Abadi yang tidak lain milik ipar dari Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes,” imbuhnya.

Sayangnya, protek yang menelan dana negara miliaran rupiah itu dikatakan Fahris tidak bisa dioperasikan karena diduga buruknya pengerjaan.

“Setelah dikerjakan jembatan tersebut tidak dapat digunakan lantaran kondisinya nyaris ambruk,” ujarnya

Dan terkait dengan kasus yang disebutkannya itu, Fahris mengatakan bahwa sudah disampaikan ke Polda Maluku maupun Polres Kepulauan Sula. Hanya saja sampai saat ini kasusnya belum ada titik jelas apakah akan diproses atau tidak.

“Untuk sementara kasus tersebut sudah dilaporkan oleh masyarakat dan beberapa organisasi mahasiswa di Polres Kepulauan Sula maupun Polda Maluku Utara,” jelasnya.

Oleh karena itu, Fahris mengatakan bahwa pihaknya mendorong agar Mabes Polri pun mengetahui kasus tersebut dan bisa menindaklanjuti agar tidak menjadi preseden buruk khususnya di mata masyarakatan Kabupaten Kepulauan Sula.

“Kami mendesak kepada Mabes Polri untuk memerintah Kapolda Maluku Utara agar segera mengusut dugaan korupsi Bupati Kepulauan Sula, Bapak Hendrata Thes,” tuntutnya.

Ia berharap kasus dugaan tindakan monopoli proyek keluarga Bupati Kepulauan Sula tersebut dituntaskan. Dan diharapkan jangan sampai malah Kapolda Maluku Utara tidak main mata dengan Bupati Kepulauan Sula.

“Meminta Kapolda Maluku Utara agar tidak main mata dengan Bupati Kepulauan Sula, Bapak, Hendrata Thes,” tandasnya.

Selain itu, ia juga mengatakan akan melaporkan kasus tersebut ke lembaga anti rasuah.

“KPK secepatnya ambilalih dugaan monopoli dan korupsi di Kepulauan Sula yang ditangani Polda Maluku Utara,” tutupnya. [RED]

Pos terkait