GEBRAK Serukan Aksi Serentak Tolak Omnibus Law 16 Juli 2020

Gebrak
Konferensi pers GEBRAK menjelang aksi unjuk rasa tolak RUU Cipta Kerja tanggal 16 Juli 2020 di DPR RI.

Inisiatifnews.com Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) akan kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan protes dan mendesak penghentian pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja (Cilaka) yang dinilainya cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi.

Menurut Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos, dalam aksi unjuk rasa pada hari Kamis 16 Juli 2020 nanti di Jakarta, belasan ribu orang akan mengepung Gedung DPR RI bertepatan dengan Sidang Paripurna DPR.

Bacaan Lainnya

Sementara aksi yang sama akan diadakan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Batam. Protokol kesehatan akan diterapkan dalam aksi unjuk rasa tersebut untuk menghindari penularan Covid-19.

“Aksi damai ini merupakan peringatan bagi pemerintah dan wakil rakyat agar mendengar dan melihat penderitaan rakyat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan jadi korban pembiaran perampasan tanah di mana-mana. Kami ingin pemerintah fokus atasi Covid-19 dan memastikan perlindungan kesejahteraan, menegakkan keadilan, serta menghormati demokrasi,” kata Nining dalam konferensi persnya, Selasa (14/7/2020).

Dia juga mengharapkan kepada seluruh aparat yang akan mengamankan aksi nanti, agar tidak berlaku represif dan menghadang massa yang akan ikut aksi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Damar Panca mengatakan, bahwa GEBRAK juga menyerukan seluruh gerakan rakyat lintas sektor agar juga turut terlibat dalam aksi serentak ini termasuk kepada kelompok serikat buruh yang bergabung dalam Tim Teknis Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Tim teknis hanya legitimasi pemerintah untuk memuluskan omnibus law. Buktinya, ada serikat buruh yang sadar, kembali ke jalan yang benar, dan mundur dari tim teknis. Kami berharap kita dapat bertemu di lapangan karena kita memiliki musuh yang sama,” kata Damar.

Dalam konferensi pers tersebut, Gebrak menegaskan posisi politiknya menolak keseluruhan klaster dalam omnibus law RUU Cipta Kerja.

Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) Ellena Ekarahendy menyebut, bahwa di dalam omnibus law RUU Cipta Kerja, pemerintah telah berkolaborasi dengan oligarki.

“Kita saksikan pemerintah bersekongkol dengan oligarki melalui sertifikat untuk menjarah sumber daya alam dan mengobral hidup pekerja serta anak muda yang sering disebut sebagai bonus demografi. Omnibus law bukan jawaban krisis akibat pandemi namun justru akan memperparah krisis,” ujar Ellena.

Teori Trickle-down, menurut dia, tidak bekerja terlebih data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ternyata menunjukkan peningkatan investasi berbanding justru terbalik dengan penurunan penyerapan kerja.

Selain itu, omnibus law yang berwatak patriarkal juga dianggap dirancang untuk menundukkan, menghisap yang lemah dan tak berkuasa demi melanggengkan kekuasaan. Dalam struktur masyarakat yang patriarkal, RUU ini akan menyingkirkan perempuan dan meneguhkan ketidakadilan gender. Ia berpotensi mengeksploitasi dan melemahkan pekerja/buruh perempuan dalam perundingan kerja serta mengancam perempuan atas kedaulatan pangan

Kemudian, masyarakat adat, nelayan, dan petani yang terhimpun dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga akan terlibat dalam aksi serentak 16 Juli mendatang.

“Kami coba menahan diri tapi lima bulan terakhir justru pemerintah dan korporasi yang justru melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sepanjang pandemi, ada puluhan konflik agraria terjadi, puluhan petani ditangkap, dan bahkan ada surat ancaman dari PTPN (PT Perkebunan Nusantara) terhadap petani,” terang Sekjen KPA Dewi Kartika.

KPA menilai substansi omnibus law RUU Cipta Kerja melanggar konstitusi termasuk melawan sepuluh keputusan Mahkamah Konstitusi terkait agraria.

“Kesimpulan kami RUU Cilaka merupakan undang-undang yang bukan hanya liberal tapi juga neoliberal karena hendak menjadikan tanah sebagai benda komoditas untuk dikomersilkan bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria. Ada motif jahat yang semakin vulgar untuk mengganti Undang-undang Pokok Agraria yang merupakan benteng terakhir petani melalui aturan ini,” pungkasnya.

Dukungan terhadap aksi 16 Juli juga disampaikan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) karena menganggap omnibus law RUU Cilaka sebagai instrumen imperialis dan neokolonialis dalam menaklukan sumber daya alam, tanah air, dan manusia Indonesia. Untuk menggagalkannya, asosiasi pendeta seluruh Indonesia saat ini sedang menggalang penolakan terhadap aturan ini di daerah-daerah.

“Yang bisa menyejahterakan Indonesia adalah rakyatnya sendiri. Investor adalah pembantu yang harus kita kontrol. Tapi omnibus law RUU Cilaka membuat kita dikontrol investasi dan modal asing. Ide tentang Indonesia sebagai rumah bersama akan kacau dan jadi impian kosong,” tegas Koordinator Komisi Hukum PGI Jhonny Simanjuntak.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arief Maulana menyampaikan proses advokasi litigasi juga terus dilakukan dengan menggugat surat perintah Presiden yang menjadi dasar pembahasan omnibus law RUU Cilaka di DPR.

“Namun watak tidak transparan dan akuntabel ditunjukkan pemerintah dengan mengulur persidangan. Bahkan dalam persidangan, nampak aparat keamanan diturunkan secara berlebihan yang ini tidak bisa dilepaskan dari peringatan presiden sebelumnya. Ini bentuk intimidasi dan represifitas pemerintah,” kata Arif.

Tentang Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK)
Gebrak merupakan gabungan berbagai organisasi buruh, petani, perempuan, dan organisasi masyarakat sipil. Di antaranya adalah Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Pergerakan Pelaut Indonesia, Jarkom Serikat Pekerja Perbankan, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Solidaritas Pekerja Viva (SPV), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), dan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia. Selain itu, organisasi yang tergabung dalam gebrak adalah LBH Jakarta, AEER, KPA, GMNI UKI, Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Federasi Pelajar Indonesia (Fijar), LMND DN, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jentera, dan lainnya.

Pos terkait