BIN Tak Lagi di Bawah Kemenko Polhukam? Ini Penjelasan Mahfud MD

  • Whatsapp
IMG 20200717 WA0047
Menko Polhukam Mahfud MD saat konferensi pers terkait seleksi Komponas, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (17/7).

Inisiatifnews.com – Diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN) tidak lagi berada di bawah koordinasi Menko Polhukam.

Menko Polhukam Mahfud MD pun menjelaskan mengenai ini lewat serangkaian kicaun di akun Twitter resminya @mohmahfudmd.

Bacaan Lainnya

“Banyak pertanyaan yang masuk kepada saya terkait Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Kordinator Polhukam. Yang ditanyakan: Pertama, Mengapa BIN tidak lagi berada di bawah kordinasi Kemenko Polhukam? Kedua, Mengapa ada penambahan fungsi-fungsi lain kemenko Polhukam? Ini penjelasannya,” kicau Mahfud mengawali kultwit-nya, Sabtu (18/7).

Diterangkan Mahfud, BIN langsung berada di bawah Presiden. Karena produk intelijen negara lenih langsung dibutuhkan oleh Presiden.

“Akan tetapi, setiap Kemenko, bisa meminta info intelijen kepada BIN. Saya sebagai Menko Polhukam selalu mendapat info dari Kepala BIN dan sering meminta BIN memberi paparan di rapat-rapat Kemenko,” ungkap Mahfud.

Mengenai penambahan fungsi Kemenko berdasar penugasan dari presiden, memang perlu diatur di dalam Perpres tersebut. Sebab kata Mahfud, nyatanya ada tugas-tuga khusus yang insidental yang penangannya diberikan khusus oleh presiden. Misalnya dalam hal-hal yang sifatnya lintas Kemenko.

Seperti penanganan bencana di Palu dan penanganan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) meskipun penanganan RUU secara reguler ada menteri teknis.

Selain itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menko Polhukam ditugasi khusus masalah karhutla padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tak berada di bawah kordinasi Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam juga kerap menangani masalah kerukunan dan ormas keagamaan. Padahal Kementerian Agama (Kemenag) juga berada di luar koordinasi Kemenko Polhukam.

“Pokoknya jika ada masalah yang lintas bidang atau implikasinya agak khusus, maka Presiden bisa menunjuk Menko untuk melakukan tugas khusus. Jadi tambahan tugas khusus yang tidak reguler memang sering diperlukan,” papar Mahfud MD.

Seperti diketahui, Perpres 73 Tahun 2020 mencabut peraturan sebelumnya yakni; Perpres Nomor 43 Tahun 2015. Perpres anyar ini diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2020 dan diundangkan sehari setelahnya, 3 Juli 2020.

Menurut Pasal 4 Perpres 73 Tahun 2020, Kemenkopolhukam mengkordinir: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; Kejaksaan Agung; TNI; Polri; dan instansi lain yang dianggap perlu. (FMM)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait