Jerry Massie Sentil Calon Kepala Daerah Modal Dungkul, Apalagi Dibiayai Cukong

  • Whatsapp
jerry massie
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie. [foto : Istimews]

Inisiatifnews.com – Direktur Eksekutif Political and Public Policy, Jerry Massie mewanti-wanti kepada Partai Politik (Parpol) agar selektif dalam mengusung seseorang di dalam kontestasi politik elektoral. Apalagi, pemerintah akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 di tanggal 9 Desember nanti.

Menurut Jerry, ada tipikal calon kepala daerah yang bermodalkan dengkul alias tanpa modal. Sementara cost politic yang harus digelontorkan didapatkannya dari investasi politik pihak cukong.

Bacaan Lainnya

Jerry mengatakan, bahwa ongkos politik yang besar itu juga yang harus dikembalikan setelah mereka terpilih nantinya.

“Jika dia didukung cukong maka otomatis pengembalian harus dilakukan sesuai appointment politik. Biasanya biaya calon bupati dan walikota Rp 20-30 miliar bahkan lebih,” ucap Jerry Massie kepada wartawan, Kamis (23/7/2020).

Maka dari itu, Jerry pun menyebut ketika ada calon Kepala Daerah dan menang dalam kontestasi politik dengan bantuan modal cukong, selanjutnya ia akan menjelma menjadi kleptokrat.

“Maka setelah jadi ada konspirasi antara korporasi dan birokrasi yang disebut kleptokrasi. Atau istilah return back atau biaya politik dikembalikan atau yang berupa proyek baik tender maupun PL. Belum lagi kalau ada persengkongkolan dengan partai yang mengusungnya,” terangnya.

“Biasa ada hitung-hitungan. Kalau calon sudah mapan secara finansial maka tak perlu ada konspirasi. Ada yang banyak yang terlibat tapi belum ditangkap. Kerap uang negara disalahgunakan. Ada istilah Politik Dengkul, tak punya anggaran tapi ngotot maju. Justru itu sebaiknya para calon kepala daerah harus matang secara pengetahuan dan pengalaman dan mapan secara finansial,” sambung Jerry.

Dengan demikian tambah Jerry, faktor threshold harus segera diatur lagi agar tidak ada lagi biaya-biaya lain yang memberatkan.

“Kalau perlu 0 persen. Biar tidak terjadi skandal dalam Pemilu sampai Pilkada maka sistem threshold harus diperbaiki. Misalkan ambang batas Pilpres 4 persen dan Parlementiary Threshold 20-25 persen perlu diperbaiki lagi. Lantaran akan muncul praktek seperti terjadi saat ini,” pungkasnya. []

Pos terkait