Menko Mahfud: RUU Cipatker untuk Basmi Budaya Suap & Urai Ruwetnya Birokrasi

  • Whatsapp
IMG 20200720 WA0044
Menko Polhukam Mahfud MD saat ratas dengan sejumlah perwakilan lembaga negara di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/7).

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Mahfud MD mengklaim, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Cipker) untuk membasmi budaya suap yang telah menggurita dalam birokrasi Indonesia.

Kerumitan regulasi di Indonesia berpotensi menghambat investasi dan menumbuhman praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Bacaan Lainnya

Dikatakan Mahfud, birokrasi dapat membuat urusan penting seseorang tertahan lama. Namun, dapat cepat kelar jika punya orang dalam atau rekan sejawat.

“Tergantung punya uang berapa yang bisa dijadikan suap. Nah, itu persoalan kita. Maka, pemerintah membuat Omnibus Law (RUU Cipker) agar saat menyelesaikan sesuatu itu bisa selesai, beserta dengan pernak-pernik persoalan lainnya. Seperti yang kalian tahu, persoalan Omnibus Law ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan-perdebatan,” ujar Mahfud dalam diskusi virtual, akhir pekan lalu.

Mahfud mebambahkan, Omnibus Law RUU Cipker bertujuan untuk merampingkan regulasi. Ini sebagai solusi peraturan yang tumpang tindih alias ruwet di berbagai sektor.

“Misalnya soal investasi ada di Kementerian Perdagangan itu selesai. Ternyata terhambat di bea cukai, lalu terhambat di imigrasi, dan seterusnya. Sehingga, orangtanda tanya, ini mau diselesaikannya dari mana, ini orang mau investasi, ini sesuai peraturan resminya lho,” keluh Mahfud.

Padahal, jika birokrasi berbelit, pasti menyebabkan investor kabur. Karenanya, butuh regulasi terintegrasi untum menjamin kepastian hukum dan kelancaran investasi.

“Ada Keppres dan ada Permendag, imigrasi memiliki aturan sendiri soal ekspor-impor. Nah, itu yang menyebabkan investasi kita tersendat dan investor kabur,” ujar Mahfud.

Imbasnys, bukan hanya birokrasi, tetapi regulasi dan aparat penegak hukum juga penting dalam pembangunan hukum. Jika kepastian hukum terjamin, maka investasi dan pertumbuhan ekonomi berjalan lancar.

“Terus terang saja, kolusi di tingkat bawah, kecurangan-kecurangan di dalam praktik-praktik di lapangan, baik di birokrasi pemerintahan maupun di kalangan pelaku bisnis sendiri,” tandasnya. FAQ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait