Apresiasi Marinir, Mahfud MD : Prajurit Perkasa Disegani Dunia

  • Whatsapp
IMG 20200729 WA0057
Menko Polhukam saat kunjungi Korps Marinir di Cilandak Jakarta Selatan dan disambut oleh para parjurit baret ungu. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berkunjung ke Markas Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (29/7). Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini menyaksikan peragaan kendaraan tempur yang dimiliki Marinir di lapangan Brigif-1. Setelahnya Menko Polhukam berserta rombongan melakukan tour facility menuju Detasemen Jalamangkara (Denjaka).

Sesampainya di Denjaka, Menko Mahfud disuguhi atraksi keterampilan yang dimiliki para prajurit Denjaka dan menyaksikan statik show serta meninjau berbagai alat dan senjata yang dipakai pasukan khusus ini.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Mahfud mengapresiasi Detasemen Jalamangkara (Denjaka). Sejak berdirinya, pasukan khusus antiteror yang dimiliki TNI Angkatan Laut (AL) telah banyak terlibat dalam tugas khusus anti teror yang berlangsung di wilayah perairan baik di Indonesia maupun di perairan mancanegara. 

Mahfud pun menceritakan kembali kesuksesan satuan prajurit pasukan khusus di AL dalam menghalau aksi teror. Pertama, yakni operasi Aru Jaya tahun 1992. Marinir berhasil mengusir Kapal Lusitania Expresso, kapal feri berbendera Portugis tengah berlayar menuju Dili, Timor Timur (sekarang Timor Leste).

Kapal milik perusahaan AA Rocha Cabecas ini disewa kelompok aktivis antiintergrasi Timor Timur terhadap Indonesia, 23 Januari 1992. Kapal berbobot 1.662 ton  melaju dengan kecepatan 15 knot membawa 73 aktifis NGO dari 18 negara, termasuk mantan Presiden Portugal, Antonio Ramlho Eanes, serta 56 wartawan dari enam negara. Pelayaran ini memiliki misi provokasi internasional menyusul insiden Santa Cruz.

Selain itu, Mahfud menyebut suksesnya pasukan khusus TNI AL membuat bajak laut alias perompak Somalia kocar-kacir ketika diserang oleh gabungan satuan elit Kopassus, Kopaska, dan Denjaka. Waktu itu pasukan elit TNI kebanggaan Indonesia berhasil membebaskan WNI yang disandera bajak laut Somalia. Pasukan elite TNI juga memburu perompak Somalia setelah kapal MV Sinar Kudus yang dioperasikan PT Samudera Indonesia dibajak di perairan Laut Arab pada 16 Maret 2011 silam.

“Saya sangat bangga, kepada prajurit Denjaka baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Karena selain menjadi prajurit yang perkasa dan disegani dunia, Denjaka telah menorehkan prestasi gemilang baik penumpasan pemberontakan di dalam negeri, operasi pembebasam sandera di mancanegara, dan penumpasan aksi ekstrimis. Sederet prestasi ini membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia,” papar Mahfud dalam sambutannya di depan pasukan khusus Denjaka, Rabu (29/7/2020).

Mahfud pun berharap, kualitas pasukan khusus yang mumpuni dan diakui dunia ini diberdayakan. Yakni dengan pelibatan pasukan khusus dan menangani aksi-aksi terorisme.

Eks Menhan ini bercerita awal mula reformasi yang eksesnya adalah mengurangi peran militer. Reformasi, mengubah struktur ketatanegaraan yang orientasinya lebih berpihak kepada penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Imbasnya UU HAM, Konmnas HAM, peradilan dan sebagainya, berubah total. TNI Polri dipisah melalui TAP MPR Nomor 6 dan 7 Tahun 2000.

“TNI militer, Polri sipil. TNI pertahanan keamanan dan kedaulatan ideologi serta wilayah, polisi penegak hukumnya dan pelindungnya  Pasal 28 bertambah 10 poin, panjang sekali. Karena saking inginnya, kita tegaskan ke dunia bahwa Indonesia ingin melindungi HAM,” terang dia.

Namun, lambat laun, Mahfud menilai, TNI dibutuhkan membantu tugas polisi di bidang pemberantasan terorisme. Sebab, ada fungsi dan situasi tertentu yang secara khusus hanya dimiliki dan dilakukan TNI. 

Misalnya teror di atas kapal, ekstra teritorial, dan kedubes, menyangkut objek vital, jabatan vital, polisi tidak bisa mengaksesnya. Yang bisa masuk hanya militer, tentu dengan mengedepankan perlindungan HAM.

“Inilah pro dan kontra. Komprominya, terorisme pidana, tetapi karena banyak yang tak cuman pidana dan hukum, maka dicantumkanlah TNI bisa ikut tangani aksi terorisme, dan keterlibatan TNI diatur Perpres. Rancangannya sudah jadi, sudah ke DPR, perdebatan seru. Kita sudah bicara dengan LSM, Imparsial, Elsam, dan lain-lain. Ini masalah, teror itu bukan urusan hukum semata tidak semuanya diselesaikan polisi saja,” papar Mahfud.

“Akhirnya semuanya paham. Saya sudah ditugaskan Presiden mengharmoniskan, dan nampaknya sudah oke. Tinggal beberapa diperbaiki. Dalam waktu tidak lama DPR segera memproses,” tambahnya.

Mahfud pun yakin TNI akan professional. “Kalau kita lihat, akan sangat rugi kalau ada pasukan hebat tidak dipakai untuk anti terorisme. Denjaka, Kopassus dan pasukan elite lainnya, punya kemampuan penanggulangan terorisme yang baik dan penuh pengalaman. Punya SDM yang hebat, tidak dimanfaatkan sayang sekali. Mubadzir,” pungkas Mahfud MD. [FMM]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait