‘Salah Tembak’, Stanislaus Pertanyakan Apa Agenda ICW Sebenarnya

  • Whatsapp
Stanislaus Riyanta. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com Pengamat intelijen san keamanan, Stanislaus Riyanta menilai desakan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendesak Presiden Jokowi mencopot Jenderal Polisi (purn) Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) karena kaburnya Djoko Soegiarto Tjandra janggal. Hal ini mengingat tugas pokok dan fungsi BIN bukan penindakan hukum.

“Kritik dan permintaan dari ICW justru menjadi janggal mengingat BIN bukan lembaga penegak hukum dan tidak mempunyai kewenangan penegakan hukum. BIN adalah lembaga negara dengan single client dan end user Presiden yang tugasnya untuk deteksi dini dan cegah dini ancaman negara,” kata Stanislaus Riyanta dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Kamis (30/7/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut Stanislaus, kritikan ICW seharusnya dialamatkan ke lembaga yang tepat. Salah satunya dalam kasus Djoko Tjandra adalah Kejaksaan Agung. Karena lembaga tersebut memiliki otoritas untuk menangani kasus seperti Djoko Tjandra.

“Jika dikembalikan kepada konteks kritikan ICW, maka lebih tepat jika dalam kasus Djoko Tjandra tersebut suara kritik dialamatkan kepada lembaga yang sedang menangani kasus Djoko Tjandra yaitu Kejaksaan Agung, otoritas yang mempunyai kewenangan dalam keluar masuk orang dari dan ke negara lain yaitu Imigrasi,” ujarnya.

Selain itu, Stanislaus juga menyebut bahwa ICW seharusnya bisa menekankan kritikannya kepada oknum di institusi Korps Bhayangkara yang terkait langsung dengan Djoko Tjandra itu

“Patut disoroti adalah adanya oknum dari Bareskrim Polri yang membantu pelarian dan persembunyian Djoko Tjandra,” imbuhnya.

Lulusan pasca sarjana Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI) tersebut menyebut bahwa keterlibatan BIN di dalam kasus Djoko Tjandra ketika ada lembaga negara yang ingin meminta bantuan badan intelijen itu untuk mendeteksi keberadaan buronan kasus tindak pidana korupsi Bank Bali itu. Dan menurut Stanislaus, kerjasama semacam itu wajar dilakukan antar lintas kementerian atau lembaga.

“Terkait dengan kebutuhan untuk mendeteksi keberadaan Djoko Tjandra di luar negeri, permintaan bantuan kepada BIN sangat wajar, namun tetap harus sesuai dengan kaidah dan fungsi BIN yang mempunyai single cliet dan end user Presiden,” terangnya.

“Sehingga salah alamat jika kasus Djoko Tjandra ini permasalahannya ditimpakan kepada Kepala BIN,” sambungnya.

Apa sebenarnya agenda ICW ?

Di sisi lain, Stanislaus justru mengindikasi bahwa ada dugaan second agenda yang tengah dimainkan oleh LSM NGO itu.

“Kritikan ICW yang nampak mengarah kepada Kepala BIN secara personal patut dicurigai mempunyai agenda tersembunyi,” ucapnya.

Karena menurutnya, tak mungkin lembaga sekelas ICW tak paham tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga negara. Pun jika memang konsentrasinya adalah peduli terhadap upaya pengungkapan kasus Djoko Tjandra, seharusnya ICW tidak sesembrono ini dan sampai salah sasaran tembak.

“Jika ingin tegak lurus menunjukkan kepedulian terhadap kasus Djoko Tjandra ini ICW seharusnya bersikap kritis kepada lembaga yang berhubungan langsung dengan penanganan kasus Djoko Tjandra dan pihak-pihak lain yang diduga atau sudah terbukti membantu pelarian dan persembunyian Djoko Tjandra,” tegas Stanislaus.

Terakhir, Stanislaus menyatakan bahwa dirinya tidak mengekang kebebasan berpendapat ICW untuk menyalurkan saran dan kritiknya, khususnya dalah rangka perbaikan kinerja dab lembaga negara.

Hanya saja, ia mengingatkan agar ICW atau siapapun tidak asal di dalam menyatakan kritiknya. Koreksi yang dilancarkan harus tepat sasaran dan jernih.

“Dalam iklim demokrasi saat ini tentu kritik sangat diperlukan untuk membangun negara menjadi baik lagi. Namun, kritik yang disampaikan tetap harus sesuai konteks permasalahan dan jernih dalam bersuara tanpa disertai motif-motif lain yang bisa menjadi bias kritik,” tuturnya. [NOE]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait