Mahfud MD : Djoko Tjandra Bisa Dipenjara Lebih Lama

  • Whatsapp
IMG 20200731 191049
Djoko Soegiarto Tjandra sedang keluar dari pesawat dengan pengawalan Bareskrim Mabes Polri saat tida di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada hari Kamis 30 Juli 2020 malam.

Inisiatifnews.com Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut bahwa tingkah Djoko Soegiarto Tjandra yang kabur-kaburan selama 11 tahun karena skandal Bank Bali bisa dijerat dengan hukuman penjara lebih lama.

“Joko Tjandra tidak hanya harus menghuni penjara 2 tahun. Karena tingkahnya dia bisa diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama,” kata Mahfud, Sabtu (1/8/2020).

Bacaan Lainnya

Selain jeratan hukum kasus tindak pidana korupsi di Bank Bali, Djoko Tjandra juga bisa dipidanakan dengan penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat negara yang selama ini memberikan perlindungan terhadapnya.

“Dugaan pidananya, antara lain, penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya,” ujarnya.

Tidak hanya kepada Djoko Tjandra saja, bahkan kepada pihak-pihak yang memberikan perlindungan kepadanya harus dijerat pula.

“Pejabat-pejabat yang melindunginya pun harus siap dipidanakan. Kita harus kawal ini,” tegasnya.

Djoko Tjandra ditangkap atas perintah Presiden

Perlu diketahui, bahwa Polri berhasil menangkap buronan korupsi kelas kakap, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Ia ditangkap di Malaysia dan langsung dibawa ke Indonesia pada Kamis 30 Juli malam.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, bahwa penangkapan Djoko Tjandra merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mencari keberadaan Djoko Tjandra di manapun berada untuk segera ditangkap dan dituntaskan (kasusnya),” kata Komjen Sigit di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/7) malam.

Setelah dilakukan penyelidikan, kata Sigit, Tim Khusus akhirnya menemukan keberadaan Djoko Tjandra di Malaysia. Selanjutnya, Polri pun melakukan kerjasama dengan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) untuk melakukan penangkapan.

Sekilas tentang kasus awal Djoko Tjandra

Djoko merupakan terpidana dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar. Kasus ini bermula pada tahun 1998 di tengah hiruk-pikuk reformasi.

Kala itu, Bank Bali tak dapat menagih piutang ke Bank Dagang Nasional Indonesia milik Sjamsul Nursalim dan Bank Umum Nasional milik Bob Hasan masing-masing Rp 508 miliar dan Rp 200 miliar. Kedua bank tersebut menjadi “pasien” Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tapi lembaga ini tak pernah menghiraukan tagihan. Sebab, merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah, Bank Bali telat mendaftarkan piutang tersebut.

Setelah 76 kali menagih tanpa hasil sepanjang Februari hingga Desember 1998, Direktur Utama Bank Bali Rudy Ramli menguasakan tagihan kepada PT Era Giat Prima, dengan komisi separuh nilai tagihan. Djoko tak lain adalah direktur perusahaan ini. Direktur Utamanya adalah Setya Novanto, terpidana kasus korupsi e-KTP.

Pencairan piutang ternyata melibatkan sejumlah pejabat. Pada 11 Februari 1999, Ketua Dewan Pertimbangan Agung Arnold Baramuli, Menteri BUMN Tanri Abeng, Gubernur BI Syahril Sabirin, dan pimpinan Bank Bali bertemu di Hotel Mulia Jakarta. Sebagian besar membantah adanya pertemuan ini.

Akan tetapi, hasil pertemuan inilah yang diduga berbuntut pada perubahan petunjuk dari Menteri Keuangan. Sehingga uang Rp 904 miliar mengalir dari Bank Indonesia ke rekening Bank Bali sebesar Rp 358 miliar dan Era Giat, Rp 546 miliar. Belakangan juga terkuak pengalihan tagihan itu hanya akal-akalan untuk mengail komisi.

Singkat cerita, Djoko pun ikut jadi tersangka dan terdakwa. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Djoko. Namun hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

Oktober 2008, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung. Pada 11 Juni 2009, Majelis Peninjauan Kembali MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim memvonis Djoko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekalnya yang sudah berstatus terpidana.

Djoko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Djoko sebagai buronan. Belakangan, ia diketahui kembali masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

[RED]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait