Ada Dugaan Ancaman ke Calon Wisudawan UTA’45, LBH SEMMI Lapor ke LPSK

  • Whatsapp
Gurun Arisastra
Direktur LBH SEMMI, Gurun Arisastra.

Inisiatifnews.com – Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH SEMMI) mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia untuk mengadukan adanya dugaan ancaman.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Direktur LBH SEMMI yang juga selaku Kuasa Hukum Ratusan Wisudawan-Wisudawati, Gurun Arisastra.

Bacaan Lainnya

“Hari ini barusan saya mendatangi Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia melaporkan atau mengadukan dugaan ancaman kepada klien kami para wisudawan-wisudawati,” kata Gurun, Selasa (4/8/2020).

Ancaman tersebut dikatakan Gurun terkait dengan dugaan ancaman kekerasan terhadap calon wisudawan-wisudawati, dugaan ancaman kekerasan, dugaan ancaman pencabutan gelar, sampai dugaan ancaman akan dilaporkan ke polisi, akibat menyuarakan keadilan di media sosial namun dianggap pencemaran nama baik oleh pihak Universitas.

“Dugaan ancamannya berbagai jenis, ada yang diancam akan dilakukan kekerasan, dicabut gelarnya, diancam dibatalkan beasiswanya padahal sudah lulus dan wisuda, ada yang diancam akan di drop out (DO). Ada yang juga masih belum diberikan ijazahnya diancam ditahan, bahkan diduga pihak Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 mengancam akan melaporkan sebagian para wisudawan-wisudawati ke Kepolisian,” imbuhnya.

Dijelaskan Gurun, bahwa ancaman tersebut ditengarai berawal dari calon ratusan wisudawan-wisudawati yang merasa keberatan terhadap pungutan anggaran dana wisuda online justru disamakan dengan dana wisuda offline.

Para calon Wisudawan-wisudawati meminta pengembalian dana 50 persen dan ekspresi adanya ketidakadilan ini dan disalurkan mereka ke media sosial.

“Jadi gini masalahnya, klien kami mengkritisi kebijakan Rektor yang tidak mengembalikan sebagian dana wisuda 50%, klien kami keberatan karena anggaran yang wisuda yang telah dibayarkan dari tahun 2018 untuk digunakan wisuda offline, namun diundur terus menerus oleh pihak Universitas sudah 2 tahun, dan justru ditetapkan menjadi wisuda online,” jelas Gurun.

Menurut Gurun, program wisuda tersebut ditolak oleh para calon wisudawan. Seharusnya jika effort-nya tidak seperti wisuda di gedung layaknya proses wisuda konvensional, maka biaya seharusnya tidak terlalu besar.

“Klien kami menerima sistem wisuda online, tapi menolak jika anggarannya disamakan dengan wisuda offline, beda dong semestinya. Karena tidak menikmati gedung, tidak menikmati makanan, perlengkapan wisuda juga diambil sendiri di kampus,” paparnya.

Sebelum protes di media sosial itu, Gurun menyampaikan bahwa para calon wisudawan itu sudah melayangkan surat keberatan kepada pihak kampus, namun dikabarkan tidak mendapatkan respon apapun.

“Klien kami telah melakukan upaya-upaya mediasi kepada rektor namun tidak diterima keberatannya, sedangkan ketua yayasan dan ketua dewan pembina tidak merespon keberatan baik lisan atau tulisan. Padahal sudah diajukan tertulis oleh klien kami,” terangnya.

Selanjutnya, kasus tersebut juga sudah disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), namun responnya juga dinilai lambat sehingga pada akhirnya para calon wisudawan bersuara di sosial media. Namun aksi tersebut justru disambut oleh pihak kampus dengan reaksi yang kurang sedap.

“Kami LBH SEMMI bersama 10 orang perwakilan wisudawan-wisudawati mengajukan permasalahan ke Kemendikbud, akan tetapi karena respon di Kemendikbud RI lambat, para wisudawan wisudawati mengekspresikan suara keadilannya di media sosial, namun dianggap pencemaran oleh pihak Universitas, dan katanya akan dilaporkan ke Polisi,” tandasnya.

Oleh karena itu, Gurun pun memperingatkan agar tidak ada aksi arogansi dari siapapun termasuk dari pihak kampus.

“Lho, ini aneh, klien kami ini kan menyuarakan keadilan, menyatakan pendapat dimuka umum demi tercapainya keadilan bukan mencemarkan nama baik,” beber Gurun.

“Jangan sewenang-wenang dong, jangan semau-maunya. Sebentar-bentar ngancam, apa-apaan itu. Kami memperjuangkan keadilan, jangan ada yang menghambat,” tutupnya. [REL]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait