Jika Tak Mampu Urus Lobster, Muhammadiyah Sarankan Suruh Susi Saja

  • Whatsapp
anwar abbas
Ketua PP Muhammadiyah, KH Anwar Abbas. [foto : Republika]

Inisiatifnews.com – Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan menuai respon keras dari berbagai pihak. Setelah sebelumnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), kini Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah juga menyampaikan responnya.

Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas sampai menentang keras kebijakan pemerintah yang memilih untuk membuka ekspor benih bening (benur) lobster tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang khususnya bagi nelayan Indonesia.

Bacaan Lainnya

Oleh karena itu, ia pun meminta agar aturan yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait ekspor benur agar dapat dikaji ulang.

Bahkan Anwar Abbas yang juga Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut menyarankan agar persoalan pengelolaan lobster agar diserahkan kepada Susi Pudjiastuti saja jika memang pemerintah tidak mampu untuk mengelolanya dengan baik dan benar.

“Kalau pemerintah tidak bisa mengaturnya, minta Ibu Susi yang mengurus. Biar selesai oleh beliau masalahnya,” kata Anwar Abbas dikutip dari Tempo.co, Sabtu (8/8/2020).

Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan penyelolaan kekayaan biota laut Indonesia diurus oleh orang-orang yang tidak berfikir visioner dan hanya mencari keuntungan pribadi sesaat.

“Jangan biarkan persoalan ini diurus oleh orang-orang yang berpikiran pendek,” ujarnya.

Selanjutnya, Anwar Abbas juga menilai bahwa seharusnya pemerintah Indonesia mau mendengar masukan dari Susi yang notabane adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu. Apalagi, kata dia, Susi adalah pengusaha yang berkecimpung di bidang perikanan dan mengetahui upaya-upaya terbaik untuk memajukan sektor maritim.

Lebih lanjut, Anwar khawatir pembukaan ekspor benur akan menimbulkan penangkapan masif. Sehingga akhirnya, masa depan komoditas ini akan senasib dengan kasus ekspor kayu di Kalimantan yang dijual secara gelondongan.

Alih-alih membuka ekspor, Anwar menyarankan pemerintah berfokus membangun ekosistem budidaya lobster di dalam negeri. Salah satu caranya ialah memberikan modal kepada para pengusaha lokal untuk mengembang-biakkan benur di daratan.

Namun demikian, ia meminta pengusaha harus bersabar untuk menunggu panen. Hal ini jika memang para eksportir itu mengaku memiliki jiwa nasionalisme dan berfikir untuk kemajuan bangsa juga di samping berfikir untuk mencari keuntungan pribadi.

“Kita butuh pengusaha-pengusaha yang punya idealisme dan bicara kemajuan bangsa,” tuturnya.

Perlu diketahui, bahwa Susi Pudjiastuti masih sangat konsisten dan keras terhadap kebijakan Menteri penerusnya itu terkiat dengan ijin ekspor benur lobster.

Bahkan pengusaha Susi Air itu beberapa kali mengkritik sikap pemerintah terkait ekspor bibit lobster karena akan mengancam ekosistem. Di masa kepemimpinannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 pun dia telah menyetop izin ekspor benur melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016. [RED]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait