Presiden KSBSI Minta DPR Keluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari Pembahasan Omnibus Law

IMG 20200814 071458
Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban.

Inisiatifnews.com – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak Omnibus Law secara keseluruhan.

“Ada yang sudah baca draft RUU setebal itu, ada gak?. Makanya kalau kalian mau tolak sesuatu sebut substansi,” kata Elly di depan DPR RI, Kamis (13/8/2020).

Bacaan Lainnya

Ia meminta agar buruh tidak hanya sekedar teriak-teriak tolak, tapi harus paham betul apa yang ditolak. Sementara bagi KSBSI, mereka hanya menolak beberapa pasal dari Omnibus Law yang dianggap mendegradasi kepentingan kaum buruh di Tanah Air.

“Yang kita tolak adalah beberapa pasal yang degradasi kepentingan buruh,” ujarnya.

Dalam aksi unjuk rasa yang digelar oleh 6 konfederasi tersebut, Elly sempat masuk dan bertemu dengan Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam pertemuannya itu, ia membawa berkas draft tebal yang berisi tentang usulan versi mereka terhadap pembahasan Omnibus Law.

“Kami tadi diterima masuk ke dalam. Kami bersyukur ketua Baleg terima kita, pak Dasco. Kami serahkan draft versi kita, kami berjuang selama 9 hari merubah substansi untuk buruh dan keluargamu agar dikembalikan martabatnya,” tegas Elly.

Kemudian dari hasil pertemuan dengan Dasco, Elly juga meminta kepada DPR agar mengundang mereka juga dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dan rencananya, agenda yang akan digelar pada 18 Agustus 2020 itu akan dikawal oleh massa yang lebih banyak lagi

“Kami minta RDPU dilibatkan, dan tanggal 18 nanti kita bahas agar jangan sampai hak buruh didegradasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Elly juga meminta kepada para Konfederasi yang terafiliasi dengan KSBSI agar tetap menjaga kekompakan dan tidak merasa menjadi raja-raja kecil di dalam perjuangan memperbaiki nasib kaum buruh Indonesia itu.

“Kalau buruh bersatu maka omnibus law bisa kita hentikan. Kalau buruh pecah maka kita menciderai diri sendiri. Jangan sampai kalian pilih dan merasa hanya presiden dan serikat buruhmu yang benar,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KSBSI, Dedy Hardianto menjelaskan bahwa apapun ruang gerak perjuangan buruh, tujuannya adalah bagaimana menjadikan rakyat sejahtera dan dijauhkan dari penindasan oleh para pengusaha dan pemilik modal.

“Pemodal itu tak mau rakyat Indonesia sejahtera. Makanya kita harus tetap berada di barisan yang sama. Ketika ada penindasan dan penganiayaan teman-teman buruh tidak boleh diam,” kata Dedy.

Dalam aksi tersebut, buruh menyatakan sikap terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan Omnibus Law. Antara lain ;
1. Kembali ke UU Nomor 13 tahun 2003 atau keluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja,
2. Menolak permudah PHK,
3. Menolak pesangon dikurangi,
4. Menolak menghilangkan upah minimum,
5. Menolak penghilangan sanksi pidana,
6. Menolak bagi pengusaha upah hitung per jam,
7. Menolak TKA unskill di segala bidang, dan
8. Hapus outsourcing.

[RED]

Pos terkait