Mahasiswa Ungkit Kasus Payment Gateway Denny Indrayana di depan Kantor Bareskrim

  • Whatsapp
Kesatuan Aksi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia
Aksi unjuk rasa Kesatuan Aksi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia di depan Bareskrim Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Jumat 14 Agustus 2020.

Inisiatifnews.com – Sejumlah Mahasiswa yang mengatasnamakan diri Kesatuan Aksi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia, melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Bareskrim Polri.

Dalam aksinya, mereka meminta kepada institusi penegak hukum terhadap sebuah keadilan untuk menuntaskan kasus Denny Indrayana.

Bacaan Lainnya

Koordinator aksi Matroji mengungkapkan, bahwa kasus tercatat dalam Laporan Polisi No. LP/166/2015/Bareskrim, tanggal 10 Januari 2015 lalu.

“Wajib untuk dituntaskan di Bareskrim Polri, karena sudah sangat terlalu lama kasus ini mangkrak dan tersangka tidak dipanggil-panggil atau bahkan ditangkap,” kata Matroji dalam orasinya, Jumat (14/8/2020).

Ia juga meminta agar Polri tidak tebang pilih dalam penanganan sebuah hukum kepada orang yang dinilai salah.

“Kita menilai harus ada rasa sebuah keadilan harus kita tuntut, jangan mentang-mentang Denny Indrayana bekas elit penguasa serta dekat dengan mantan Presiden SBY sehingga kebal terhadap hukum,” ujarnya.

Matroji juga menyatakan akan terus mendatangi kantor Bareskrim Mabes Polri sampai tuntutan mereka didengarkan.

“Kami akan terus mendatangin Gedung Bareskrim Polri sampai kasus payment gateway di Imigrasi Kemenkumham RI, terselesaikan sampai tuntas,” tegasnya.

Sekilas tentang kasus payment gateway

Perlu diketahui sekilas, bahwa Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi payment gateway atau pembayaran secara elektronik untuk proses pembuatan paspor.

Denny diduga memiliki peran sentral dalam kasus tersebut.

Pada tahun 2015, Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Anton Charliyan pernah mengatakan, bahwa Denny berperan menginstruksikan penunjukan dua vendor payment gateway. Denny juga diduga memfasilitasi kedua vendor itu untuk mengoperasikan sistem tersebut. Dua vendor yang dimaksud, yakni PT Nusa Inti Artha (Doku) dan PT Finnet Indonesia.

Kemudian dikatakan Anton, bahwa di dalam sistem pembayaran itu, uang yang masuk tidak langsung diterima oleh Bendahara Negara, melainkan harus parkir terlebih dahulu di rekening atas nama vendor tersebut. Di sisi ini kata Anton, jelas adalah pelanggaran prosedural.

“Satu rekening dibuka atas nama dua vendor itu. Uang disetorkan ke sana, baru disetorkan ke Bendahara Negara. Ini yang menyalahi aturan, harusnya langsung ke Bendahara Negara,” ujar Anton di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Dalam kasus itu, penyidik dari Bareskrim Mabes Polri pernah memperkirakan dugaan kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp 32.093.692.000. Polisi juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp 605 juta dari sistem itu. Namun sampai saat ini belum ada laporan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rilis hasil investigasi mereka di dalam kasus tersebut.

Anton juga pernah mengatakan, bHwa manuver Denny di dalam kasus tersebut sebenarnya kurang disetujui oleh orang-orang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sayangnya, Denny tetap ngotot agar program tersebut harus berjalan.

“Sebelumnya, ada proyek yang dilaksanakan, namanya Simponi. Ini program pembuatan paspor secara elektronik juga, malahan tidak dipungut biaya. Tapi Denny tetap mau sistem payment gateway yang berjalan,” kata Anton.

[RED]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait