Demokrasi Harus Pakai Nomokrasi Agar Tidak Anarkis

  • Whatsapp
mahfud md
Prof Mohammad Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyampaikan, dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak dan merdeka atas pilihannya untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Demokrasi meniscayakan kebebasan untuk mengritik dan berserikat. Juga memberi kekebasan untuk berkoalisi atau beroposisi, bekerja di pemerintahan atau di luar,” kata Mahfud, Kamis (20/8/2020).

Bacaan Lainnya

Hanya saja, ia menyatakan, demokrasi yang memberikan kebebasan kepada warga negara tetap harus mengedepankan nomokrasi, yakni aturan hukum. Sehingga kebebasan itu tidak malah anarkis dan sewenang-wenang dan mengabaikan kebebasan orang lain.

“Tapi agar baik semua harus ikut nomokrasi atau aturan hukum. Demokrasi tanpa hukum bisa anarkis, hukum tanpa demokrasi bisa sewenang-wenang,” tuturnya.

Tentang kebebasan melakukan gerakan politik

Di sisi lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memberikan nasehat bahwa setiap orang berhak untuk berpolitik. Kebebasan ini menjadi hak warga Indonesia untuk tujuan memberikan kontribusi positif dan konstrutif bagi keberlangsungan bangsa dan negara ke depan. 

Kebebasan ini, kata Mahfud, tidak perlu dihalang-halangi dengan tudingan gerakan seseorang atau kelompok itu bermuatan politik atau tidak. 

Karena pada dasarnya, politik jika ditilik dari sisi makna dari bahasa Yunani, artinya positif.

“Ketika ada sekelompok orang berkumpul dan membuat statement dituding sebagai gerakan politik. Yang dituding bilang bukan politik. Sebenarnya yang menuding dan yang dituding sama-sama berekspresi politik karena berbicara tentang negara. Salah satu asal kata politik adalah ‘polis’ (baha : Yunani) yang berarti negara,” tutur Mahfud.

Pakar hukum tata negara ini juga menambahkan, petisi untuk memprotes sebuah kebijakan negara pun merupakan bagian dari ekspresi politik. 

Sehingga langkah semacam itu tidak perlu dinafikkan sebagai bukan gerakan politik, karena sejatinya itu pun gerakan politik, yang seharusnya berlangsung dalam konteks yang positif.

“Sama juga jika kita berbicara tentang kebijakan atau membuat petisi tentang kebijakan negara, itu adalah ekspresi politik. Tak perlu menolak dengan mengatakan ‘Ini bukan politik’. Salah satu asal kata politik adalah ‘policy’ yang berarti kebijakan. Kalau berbicara tentang kebijakan, berarti bicara berpolitik,” jelasnya.

Dengan demikian, Mahfud ingin menyampaikan, kebebasan untuk berpolitik perlu diapresiasi dan tidak perlu risih ketika disebut sebagai gerakan politik. Karena ketika politik yang dibangun adalah untuk memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan bangsa dan negara yang lebih baik, maka itu sangat bermanfaat.

“Jadi tak perlulah kita takut dikatakan berpolitik. Sebab berpolitik itu berarti bernegara atau ikut memikirkan atau mengurus kebijakan negara,” paparnya.

Terakhir, Mahfud juga memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa gerakan politik tidak selalu bermuara dengan pembentukan sebuah wadah politik praktis yakni partai politik.

Dengan wadah lain yang sifatnya bukan partai politik pun, seseorang maupun kelompok dapat berkontribusi aktif dan positif untuk bangsa dan negara melalui aktifitas politik mereka masing-masing.

“Yang harus dipahami, berpolitik itu tidak sama dengan berpartai politik. Berpartai politik itu hanya sebagian kecil dari aktivitas politik,” tutupnya. []

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait