Uki Apresiasi Musyawarah DPR dan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

  • Whatsapp
dedek prayudi dan faldo maldini
Dedek Prayudi bersama Fadlo Maldini.

Inisiatifnews.com – Eks juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi mengapresiasi pertemuan dan dialog interaktif antara DPR RI bersama dengan para serikat buruh terkait dengan RUU Cipta Kerja.

“Akhirnya. Saya apresiasi sebesar-besarnya pertemuan dan musyawarah perwakilan 16 serikat buruh dan anggota DPR RI membahas RUU Cipta Kerja, terutama klaster tenaga kerja,” kata pria yang disapa Uki itu dalam akun twitternya @Uki23, Jumat (21/8/2020).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pertemuan antara DPR RI sebagai lembaga legislatif dengan serikat buruh untuk membahas persoalan rencana penerbitan sebuah perundang-undangan adalah langkah yang sangat tepat. Hal sebagai upaya untuk menunjukkan betapa DPR sebagai wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat.

“Ini baru hubungan yang sehat antara legislator dengan rakyat yang diwakilkan,” ujarnya.

Ia berharap, atas pertemuan kedua belah pihak ini bisa menjadikan Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Khususnya terkait dengan riak-riak pro dan kontra RUU Cipta Kerja di Omnibus Law.

“Semoga Tuhan memberkati bangsa ini,” tutupnya.

Perlu diketahui, bahwa DPR RI telah membentuk tim perumus bersama dengan para serikat buruh untuk menyikapi RUU Cipta Kerja. Dalam dialog yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, ada 4 (empat) kesepamahaman yang dicapai. Antara lain ;

Pertama, berkenaan dengan materi muatan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja harus sesuai dengan yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perjanjian kerja waktu tertentu, upah pesangon, hubungan kerja, PHK (pemutusan hubungan kerja), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan Sosial, dan materi muatan lain yang terkait dengan putusan MK.

Kedua, mengembalikan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila ada bidang industri seperti 4.0 yang berkembang saat ini dan belum tercantum dalam UU 13 tahun 2003, maka dapat dipertimbangkan aturan tambahannya.

Ketiga, pengaturan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri dimasukkan di dalam RUU Cipta Kerja dan terbuka terhadap masukan publik.

Keempat, poin-poin materi yang disampaikan oleh serikat buruh akan dimasukkan di dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) masing-masing fraksi di DPR RI. [NOE]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait