Inisiatifnews.com – Direktur eksekutif The Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa pendapat Ketua Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin adalah bagian dari kebebasannya sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum.
“Pernyataan Din Syamsuddin soal proses pemulangan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab merupakan bagian dari kebebasan berpendapat,” kata Karyono dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Selasa (25/8/2020).
Namun, pengamat politik senior ini menilai bahwa statemen Din tidak bisa dianggap sebagai pernyataan angin semata. Melainkan bisa dikatakan ada tendensi dan kepentingan tertentu.
Pernyataan Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin soal proses pemulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Din menyebut pemulangan Habib Rizieq merupakan tanggung jawab negara. Pernyataan Din ini seperti disampaikan oleh ulama Betawi Haikal Hassan di dalam diskusi yang digelar Habib Rizieq Shihab Center (HRS Center) secara daring dengan tema Pemulangan IB HRS dari Pengasingan Politik, Minggu (23/8).
“Pernyataan Din Syamsuddin bisa jadi tidak sekadar cek kosong. Pernyataan Din terkait pemulangan Rizieq Shibab tentu memiliki implikasi politik,” ujarnya.
Implikasi politik yang disebut Karyono setali dua ikat dengan tujuan politik yang dinarasikan oleh elemen besutan Din, yakni KAMI.
“Di satu sisi berpotensi meningkatkan efek sentimen negatif terhadap pemerintah, dan sisi lain berpotensi membangun simpati para simpatisan HRS terhadap Din dan KAMI,” tuturnya.
Bagi Karyono, para dedengkot KAMI akan menjadi koalisinya itu sebagai panggung politik setidaknya sampai Pilpres 2024 mendatang. Sehingga baginya, wajar mereka terus berusaha merawat sentimen tersebut.
“Sekurang-kurangnya, KAMI dirancang sebagai panggung politik hingga 2024. Dengan terbentuknya KAMI dapat menjadi panggung politik agar tetap eksis hingga 2024,” terangnya.
Oleh karena itu, Karyono mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu reaksionis dengan gelagat dan manuver kelompok tersebut.
“Sebaiknya pemerintah tak perlu tipis telinga, tidak perlu terlalu merespon berlebihan. Anggap saja kritik KAMI sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan jika kritiknya konstruktif maka jadikan cambuk untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi,” paparnya.
Justru ia menyarankan kepada pemerintah agar selalu mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan masukan dan kritikan dari mereka. Namun ketika sentimen negatif yang dialamatkan kelompok KAMI tidak sesuai dengan fakta, pemerintah tinggal menunjukkan saja data dan fakta yang sebenarnya, tanpa melalukan serangan balik yang terlalu frontal.
“Responlah dengan ucapan terimakasih. Tapi jika kritiknya tidak berdasar dan tidak sesuai fakta, cukup diluruskan dengan data,” ucap Karyono.
“Jika ada tokoh tokoh KAMI yang nyinyir berlebihan maka cuekin saja, serahkan pada masyarakat untuk menilai,” tutupnya.
Din Syamsuddin minta Rizieq dipulangkan.
Perlu diketahui, bahwa deklarator KAMI, Din Syamsuddin menyebut, bahwa pemulangan HRS merupakan tanggung jawab negara sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara harus melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Maka adalah kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melindungi Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia. Adalah bentuk pengabaian negara jika menghalang-halangi,” pesan Din dalam diskusi publik Milad 2 Tahun HRS Center bertajuk ‘Pemulangan IB HRS Dari Pengasingan Politik’, Minggu (23/8).
Lebih lanjut, Din mengatakan, bagi yang menghalangi pemulangan HRS merupakan sebuah tindakan yang inkonstitusional serta bertentangan dengan amanat konstitusi.
Karena itu, ia berpesan kepada rakyat Indonesia untuk terus berjuang memulangkan HRS ke Tanah Air.
“Saya berpesan, marilah kita berjuang untuk pemulangan beliau, namun jangan sampai terjebak, terhasut dalam rekayasa mereka. Allahu Akbar,” tukasnya.
[NOE]
