Hendardi Nilai Sikap Andika Perkasa Bisa Beri Efek Jera ke TNI

  • Whatsapp
IMG 20200407 163232
Sinergitas TNI dan Polri.

Inisiatifnews.com – Ketua SETARA Institute, Hendardi menilai pengakuan dari dua pimpinan tinggi antar level di militer Indonesia, yakni Kepala Satuan Angkatan Darat (KASAD) dan Panglima TNI tentang keterlibatan perwira TNI aktif membuka tabir pro dan kontra dalam kasus pengrusakan Mapolsek Ciracas beberapa hari yang lalu itu.

“Pengakuan Panglima TNI Hadi Tjahjanto tentang keterlibatan anggota TNI dalam kekerasan di Ciracas dan Pasar Rebo telah mengkonfirmasi dugaan keterlibatan anggota TNI dan penyangkalan yang ditujukan oleh Dandim 0505/Jakarta Timur, yang sebelumnya menyangkal adanya keterlibatan anggota TNI,” kata Hendardi, Senin (31/8/2020).

Bacaan Lainnya

Apalagi sikap keras KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa terhadap peristiwa tersebut juga diapresiasi oleh Hendardi. Apalagi janji Andika adalah akan memecat prajurit TNI yang terlibat dalam kasus yang memilukan itu.

“Andika Perkasa berjanji akan terus memberikan informasi perkembangan penanganan kasus ini termasuk memastikan anggota-anggota yang terlibat akan dipecat dari kesatuan,” ujarnya.

Dan menurut Hendardi, sikap Jenderal Andika Perkasa juga akan memberikan dampak positif bagi TNI ke depannya, sekaligus memberikan efek jera kepada anggota TNI agar tidak melakukan hal memalukan seperti yang dilakukan oleh Prada MI dan rekan-rekannya itu.

“Langkah tegas ini merupakan salah satu upaya untuk menimbulkan efek jera agar peristiwa kekerasan serupa tidak berulang,” tandasnya.

Di sisi lain, Hendardi juga menilai bahwa upaya para pimpinan TNI dan Polri untuk mengompakkan para prajurit di dua institusi negara itu, dengan cara melakukan kegiatan seremonial bersama ternyata kurang efektif.

“Sebelumnya, ketegangan TNI-Polri selalu diatasi dengan langkah-langkah artifisial, simbolis dan tidak struktural, seperti gendong-gendongan antara TNI-Polri, apel bersama dan lain-lain, yang sama sekali tidak mengatasi persoalan yang sesungguhnya,” tutur Hendardi.

Oleh karena itu, ada kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan oleh negara menurut Hendardi. Yakni melakukan reformasi di tubuh TNI.

“Upaya reformasi di tubuh TNI tetap menjadi kebutuhan. Presiden Joko Widodo bisa memprakarsai perubahan UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai agenda utama untuk memastikan jaminan kesetaraan di muka hukum, khususnya anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menilai bahwa keterlibatan militer selain perang juga perlu didorong. “Agenda lain yang dibutuhkan juga adalah mendorong pembahasan RUU Perbantuan Militer, guna mengatur keterlibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” imbuh Hendardi.

Sembari menunggu revisi UU Peradilan Militer, Hendardi menyebut bahwa TNI dan Polri perlu mempertimbangkan kemungkinan diselenggarakannya peradilan koneksitas atas peristiwa kekerasan yang dilakukan oknum TNI, sesuai Pasal 89-94 KUHAP dan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer, sebagaimana aspirasi publik.

Paralel dengan upaya merintis peradilan koneksitas, TNI-Polri juga didorong mendesain mekanisme sinergi kelembagaan yang konstruktif hingga ke tingkat prajurit lapangan.

“Sinergi kedua institusi selama ini hanya direpresentasikan oleh elit TNI-Polri dan oleh spanduk-baliho kedua pimpinan organisasi ini. Sementara, di lapangan para prajurit dibiarkan terus bergesekan,” tutupnya. [RED]

Pos terkait