Inisiatifnews.com – Menurut Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), telah terjadi kelangkaan dan krisis pangan dunia akibat dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Untuk itu, selain menetapkan kesehatan sebagai masalah prioritas, Pemerintah Indonesia juga fokus dalam menangani ketahanan pangan.
“Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan dan krisis pangan, pemerintah mengambil berbagai langkah strategis dalam rangka menjamin ketersediaan stok pangan nasional sehingga ketahanan pangan nasional dapat tetap terjaga,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin pada Simposium Nasional Kesehatan, Ketahanan Pangan dan Kemiskinan melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (01/09).
Dalam acara yang diselenggarakan untuk memperingati Dies Natalis ke-64 Universitas Hasanuddin tersebut, Wapres menjelaskan lebih jauh langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah, di antaranya intensifikasi pertanian melalui program Panca Usaha Tani yang dilanjutkan dengan program Sapta Usaha Tani, penguatan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD), pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) serta diversifikasi atau penganekaragaman pangan.
“Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan biodiversitas agraris. Saat ini terdapat sekitar 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan yang tersebar di tanah air,” terangnya.
Wapres pun menyampaikan, pemerintah menetapkan kebijakan penambahan luas lahan sawah sebagai program jangka menengah dan panjang melalui pengembangan pangan skala luas (food estate).
“Dengan berbagai langkah tersebut diharapkan kita dapat menjaga pertumbuhan positif di sektor pertanian secara berkelanjutan,” harapnya.
Menurut Wapres, ketahanan pangan sangat perlu ditingkatkan untuk menekan potensi kemiskinan. Sebab seiring dimulainya pandemi Covid -19, yaitu sejak bulan Maret 2020, angka kemiskinan di Indonesia meningkat lebih dari 1,6 juta orang atau 9,78 persen menjadi 26,42 juta orang dibandingkan pada bulan September 2019.
Oleh karena itu, Wapres mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan Rp 203,9 trilyun untuk program kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, berbagai langkah juga telah dilakukan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan langsung tunai dana desa dan bantuan tagihan listrik. Cakupan penerima bantuan telah diperluas, yaitu dari 25 persen rumah tangga dengan ekonomi terbawah menjadi 40 persen ekonomi terbawah.
“Baru-baru ini Presiden telah meluncurkan dua program baru yang diharapkan dapat menyasar mereka yang berada pada kisaran 40-60 persen rumah tangga terbawah, yaitu program Banpres (Bantuan Presiden) Produktif Usaha Mikro dengan anggaran Rp 22 trilyun untuk 9,12 juta UMK dan program Subsidi Upah dengan anggaran Rp 37,78 trilyun untuk 15,7 juta pekerja,” jelas Wapres.
Di akhir sambutan, Wapres berharap, sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) terbesar di Indonesia dan telah menghasilkan alumni yang banyak berkiprah dalam pembangunan nasional, acara ini akan menghasilkan rekomendasi yang baik tentang penanggulangan masalah kesehatan, ketahanan pangan dan kemiskinan.
Sebelumnya Ketua Panitia yang juga Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Aminuddin Syam mengatakan, acara yang dihadiri oleh 2.315 peserta ini bertujuan sebagai wadah berbagi kebijakan di bidang kesehatan tentang kesiapan Pemerintah menghadapi adaptasi kebiasaan baru serta menjamin ketersediaan pangan di masa adaptasi kebiasaan baru.
“Diharapkan bahwa kita mampu merumuskan masukan, gagasan, dan pemikiran untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dan dapat memperkuat ketahanan pangan dalam proses adaptasi kebiasaan baru,” urainya.
Hal senada juga disampaikan Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Pulubuhu. Ia menyampaikan, tema yang diangkat pada simposium nasional ini sangat tepat di tengah kondisi menghadapi pandemi Covid-19.
“Kita tahu pandemi yang sedang berlangsung memberi dampak buruk bagi capaian program-program pengentasan kemiskinan dan kita tahu pula bahwa faktor yang terganggu yang utama adalah kesehatan,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap kegiatan ini menghasilkan kebijakan dan upaya untuk memberi akses yang baik kepada warga negara memperoleh bahan pangan yang mudah, murah, dan berkualitas.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, dan para civitas akademika Universitas Hasanuddin. (INI)
