ASPEK Indonesia Mohon Presiden Jokowi Turun Tangan Atasi Persoalan Indosat

  • Whatsapp
Aspek Indonesia
ASPEK Indonesia bersama serikat pekerja Indosat usai melakukan konferensi persnya di Hotel Aston Simatupang, Jakarta Selatan. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews.com – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Mirah Sumirat memohon kepada Presiden Joko Widodo turun tangan langsung untuk mengatasi carut-marut perburuhan di PT Indosat Tbk.

“Pak Jokowi, mohon luangkan sedikit waktu untuk bersikap dan selesaikan ini. Siapa yang jadi biang kerok selesaikan,” kata Mirah dalam konferensi pers bersama Serikat Pekerja Indosat di Hotel Aston Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2020).

Bacaan Lainnya

Persoalan PT Indosat dengan para pekerjanya ada di tangan para direksi dan manajemen yang berjalan saat ini di perusahaan jasa telekomunikasi itu. Karena menurutnya, direksi dan jajaran manajemen sebelumnya tidak muncul persoalan dan perselisihan dengan serikat buruhnya.

“Direktur dan direksi sebelum-sebelumnya tidak begini tapi setelah direkturnya dia kok jadi begini, ya cabut (pecat) saja dia biar selesai masalah,” ujarnya.

Sejauh ini, Mirah Sumirat menyatakan bahwa ASPEK Indonesia bersama dengan KSPI dan Serikat Pekerja Indosat masih memilih jalur dialog jika memang masih perlu dibuka. Aksi unjuk rasa belum menjadi pilihan yang akan diambil untuk menyalurkan protes terhadap manajemen perusahaan.

“Jangan sampai kita ribuan KSPI aksi di sana baru disikapi, kita gak mau keras-kerasan, kita masih kedepankan dialog,” tegasnya.

Selanjutnya, Mirah juga mengaku heran dengan manajemen PT Indosat Tbk yang seperti tebal kupingnya ketika mendapatkan reaksi kontra dari serikat pekerjanya. Bahkan kepada anggota dewan DPR RI pun, ia menyatakan jika manajemen perusahaan yang kini mayoritas sahamnya dikuasai oleh Qatar Telecom itu tak juga menggubris desakan Komisi IX DPR RI agar tidak ada PHK sepihak.

“Saya sampai pusing, kita sudah konferensi pers berkali-kali, didatangi DPR dan sebagainya tapi tidak ada dampaknya, Indosat masih terus lakukan PHK. Saya minta negara hadir, karena saya belum melihat negara hadir di sini,” terangnya.

Kepada Direksi PT Indosat Tbk dan manajemen perusahaan agar patuh pada aturan yang sudah ada. Di mana ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menjadi kesepakatan dan kesepemahaman antara pekerja dengan perusahaan, berbagai perselisihan diharapkan diselesaikan dengan mengacu pada PKB tersebut.

Walaupun dikatakan Mirah, Qatar Telecom sebagai perusahaan pemegang saham terbesar di PT Indosat Tbk tidak familiar dengan aturan perburuhan, sebaiknya tunduk saja pada aturan yang ada karena di Indonesia berlaku hukum Ketenagakerjaan yakni UU Nomor 13 Tahun 2003.

“PT Indosat itu punya asing, Qatar 60 persen sahamnya. Dan Qatar ini kita tahu mereka tidak ada serikat pekerja di negaranya. Tapi seharusnya negara asing kalau mau berusaha di Indonesia harus hormati hukum di Indonesia. Di Indonesia ada hukum yang melindungi serikat pekerja,” tuturnya. [NOE]

Pos terkait