Indikator : Politisasi Covid-19 di Pilkada 2020 Tak Terhindarkan

  • Whatsapp
burhanuddin muhtadi
Direktur eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Inisiatifnews.com – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa politisasi Covid-19 sulit untuk dihindari.

Kunci dari penghentian politisasi Covid-19 ini kuncinya ada pada pemerintah sendiri. Apakah pemerintahan di bawah komando Presiden Joko Widodo itu mampu melahirkan gestur dan narasi yang tepat dalam menyikapi wabah tersebut atau tidak.

Bacaan Lainnya

“Bagaimana cara agar tidak ada politisiasi (covid-19), maka pemerintah yang harus memulainya. Pemerintah harus memberikan gestur dan respon yang baik menyikapi covid,” kata Burhanuddin Muhtadi, Rabu (2/9/2020).

Walaupun jika ditelisik lagi, Burhanuddin memandang itu masih sangat kurang dilakukan oleh pemerintah pusat. “Ini yang kurang kelihatan,” imbuhnya.

Apalagi kata Burhanuddin, beberapa statemen menteri Jokowi juga pernah melontarkan statemen yang kurang tepat dalam menyikapi Covid-19 di awal-awal persoalan epidemiologi ini muncul di Indonesia.

Sebut saja Menteri Kesehatan yang pernah menyebut bahwa cukup minum jamu bisa sembuhkan Covid-19, termasuk menyalahkan dokter yang kurang disiplin sehingga banyak kasus Covid-19 di lingkaran para tenaga medis.

“Ini yang membekas diingatan masyarakat,” tuturnya.

Bagi Burhanuddin, sulit sekali bagi pemerintan untuk menghindarkan diri dari politisasi Covid-19. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menyajikan informasi yang akurat terkait dengan persoalan Covid-19. Tujuannya adalah untuk menjawab narasi yang muncul di kalangan publik.

“Persiapkan kemungkinan terburuk tapi tetap mengharapkan tidak terjadi hal buruk. Kalau mengatakan tak ada politisasi pasti naif sekali, tapi kalau pun ada politisasi kita upayakan agar tidak sampai memperparah,” ujarnya.

Kunci selanjutnya untuk mengantisipasi parahnya politisasi Covid-19 adalah dengan memperbaiki teknil komunikasi dengan publik. Jangan sampai hal-hal buruk dan tidak perlu yang pernah dilakukan oleh para pembantu Presiden dalam merespon Covid-19 lalu tidak terulang kembali.

“Perbaiki faktor ekonomi. Kemudian perbaiki gestur dan komunikasi publik. Introspeksi dan perbaiki hal-hal yang denial yang pernah terjadi,” tambahnya.

Politisasi Covid-19 ini juga berpotensi terjadi di dalam kontestasi Pilkada 2020 yang akan digelar bulan Desember nanti.

“Soal Pilkada. Politisasi (Covid-19) di pilkada tidak terhindarkan,” tandasnya.

Namun masih ada yang bisa dilakukan untuk mengupayakan agar politisasi Covid-19 ini tidak menjadi batu sandungan berarti dalam kontestasi politik elektoral.

“Kita arahkan energi politisasi covid di Pilkada ke arah yang lebih efektif dan benar. Debat calon kepala daerah soal penanganan covid,” tuturnya.

Sehingga kata Burhanuddin, persoalan Covid-19 tidak hanya menjadi alat pukul untuk mendegradasi lawan politik semata, tapi bisa menjadi ajang untuk mengajak masyarakat bagaimana mengatasi Covid-19 melalui narasi kontestasi di Pilkada 2020 itu.

“Kita lokalisir debatnya ke titik itu. Di mana orang akan diajak memikirkan (solusi penyelesaian covid-19),” tutupnya. [NOE]

Pos terkait