LSI Sebut Rule Of Law Jadi Problem Demokrasi di Indonesia

  • Whatsapp
djayadi hanan
Direktur eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan.

Inisiatifnews.com РDirektur eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan menilai bahwa kunci mewujudkan baik atau tidaknya sebuah kualitas dari demokrasi adalah penegakan aturan hukum (rule of law).  

“Demokrasi yang terkonsolidasi adalah demokrasi yang berkualitas. Dan problem kita adalah rule of law,” kata Djayadi dalam webinar¬†bertemakan “Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal” yang digelar oleh MMD Initiative, Sabtu (5/9/2020).

Bacaan Lainnya

Ia menyebut bahwa seharusnya di dalam pemilihan umum, tidak ada yang namanya politik uang (money politic), karena di dalam perundang-undangan yang ada, tidak membenarkan praktik semacam itu. Hanya saja setiap ada agenda politik tersebut, praktik politik uang selalu ada.

Money politic itu seharusnya tidak ada karena hukum tidak boleh. Bahkan banyak penyelenggara pemilu yang dihukum minimal oleh DKPP,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menyampaikan bahwa banyak keluhan yang ditangkap oleh LSI, yang menyatakan jika biaya pemilu di Indonesia sangat mahal. Baginya, membengkaknya biaya pemilu sebetulnya bukan berasal dari sistem pemilu, melainkan adanya kewajiban mengeluarkan dana-dana gelap yang sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan sistem kepemiluan di Indonesia.

“Komponen biaya pilkada banyak yang tidak terkait langsung dengan sistem pilkada, kecuali biaya kampanye,” ujar Djayadi.

Ia sebut salah satu sumber membengkaknya dana pemilu di Indonesia adalah adanya dana pencalonan. Sebetulnya menurut Djayadi, tidak ada yang namanya biaya pencalonan dalam sistem kepemiluan di Indonesia. Begitu juga adanya istilah biaya pengamanan suara dan biaya sengketa pemilu.

“Biaya untuk pencalonan kan harusnya tidak ada, biaya pengamanan suara, dan biaya sengketa pemilu. Jadi banyak biaya siluman yang harusnya tidak ada tapi terjadi,” terangnya.

Maka dari itu, jika ingin meningkatkan kualitas demokrasi tersebut, ia menekankan terhadap bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan. Jika penegakan aturan hukum dapat dijalankan dengan baik, maka demokrasi akan berjalan dengan baik di Indonesia.

“Tidak ada demokrasi tanpa rule of law,” tegasnya. [NOE]

Pos terkait