Perludem Harap Manajemen Risiko Pilkada 2020 Dimatangkan

  • Whatsapp
Khoirunnisa Nur Agustyati
Direktur Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati.

Inisiatifnews.com – Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan bahwa ada tiga poin yang sampai saat ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak karena dinilai menjadi persoalan dalam agenda Pilkada di Indonesia.

Tiga poin tersebut adalah tentang akurasi daftar pemilih, kemudian adanya politik uang serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bacaan Lainnya

“Masalah Pilkada 2015-2018 adalah tentang akurasi daftar pemilih, politik uang dan netralitas ASN. Di dalam data Bawaslu, tiga ini yang lebih besar menjadi permasalahan yang mereka catat,” kata Khoirunnisa dalam¬†webinar bertemakan “Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal” yang digelar oleh MMD Initiative, Sabtu (5/9/2020).

Selain tiga poin itu, ia juga menyoroti tentang rencana negara menyelenggarakan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum tuntas. Salah satunya adalah persoalan kepatuhan penerapan protokol kesehatan berupa jaga jarak, mengenakan masker, mencuci tangan dan sebagainya.

Sementara ketika ditilik dari proses pendaftaran pasangan calon di KPU, ada beberapa insiden yang justru tidak mengindahkan protokol kesehatan.

“Di beberapa daerah, ada pendaftaran (paslon) malah melakukan arak-arakan dan berkumpul banyak orang, padahal sudah dinyatakan tidak boleh dilakukan itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa penyelenggara pemilu saat ini memiliki beban berat untuk memastikan Pilkada 2020 yang digelar tidak menjadi problem tambahan bagi persoalan nasional, khususnya di dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

“Penyelenggara pemilu juga akan menghadapi tantangan dalam pelaksanaan. Misalnya pencoblosan yang dibatasi maksimal 100 orang hadir, kemudian saat coklit juga ada warga yang tidak mau didatangi karena khawatir korona,” terangnya.

Tidak cukup sampai di situ saja, ia juga menyinggung tentang sisi keadilan dalam progres pasca pencoblosan. Di mana ada proses rekapitulasi suara dan rapat-rapat pleno yang seharusnya bisa diakses oleh publik secara masif dan merata.

“Kemudian rapat rekapitulasi suara juga akan dilakukan dengan virtual. Tapi perlu diingat bahwa belum semua daerah belum maksimal dan baik infrastruktur teknologi informasinya. Maka ini perlu diperhatikan karena pemilu adalah menghadirkan keadilan bukan dari penyelenggaraanya saja tapi juga di sisi lainnya, jangan sampai aspek virtual malah membatasi hak publik mendapatkan informasi,” tandasnya.

Oleh karena itu, Khoirunnisa pun meminta agar penyelenggara pemilu dan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu kepala daerah tahun 2020 ini mempersiapkan berbagai hal yang mungkin saja terjadi.

“Perlu adanya manajemen risiko yang komprehensif atas pelaksanaan tahapan Pilkada. Penyusunan protokol penyelenggaraan pilkada yang compatible dengan protokol covid,” tuturnya.

Selain itu, regulasi yang jelas dan tegas juga menjadi penting agar pelaksanaan teknis maupun non teknis dalam proses Pilkada khususnya di tengah pandemi juga bisa berjalan lancar.

“Penyusunan PKPU dan peraturan Bawaslu yang komprehensif mengatur tata cara pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Kepastian daya dukung anggaran dan perlu ada peraturan khusus untuk mencegah politisasi bansos,” tutupnya.¬†[NOE]

Pos terkait