Sertifikasi Ulama Perlu Agar Tak Dimanipulasi

  • Whatsapp
dedek prayudi dan faldo maldini
Dedek Prayudi bersama Fadlo Maldini.

Inisiatifnews.com – Mantan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menilai, bahwa standarisasi pemuka agama baik itu ulama, da’i dan mubaligh melalui sertifikasi perlu dilakukan.

Ia juga menilai bahwa gelar Ulama adalah label yang diberikan masyarakat melalui proses sosial, bukan berasal dari Tuhan secara langsung layaknya Nabi atau Rasul seperti yang diucapkan oleh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto.

Bacaan Lainnya

“Pemuka agama adalah gelar sosial di bidang keagamaan, karena diberikan oleh masyarakat melalui proses sosial bahkan politik. Mereka manusia biasa bukan nabi,” kata pria yang karib disapa Uki, Rabu (9/9/2020).

Karena sifatnya adalah gelar sosial yang akan jadi panutan umat, maka standar keilmuan juga menjadi penting disematkan kepada para penyebar fatwa keagamaan dan keilmuan itu. Sehingga jangan sampai gelar yang dinilai sangat mulia oleh masyarakat justru dijadikan alat untuk membungkus sesuatu untuk kepentingan tertentu saja.

“Justru karena dipanut, mereka wajib memenuhi standard kelaikan agar gelar mulia ini tak dimanipulasi,” ujarnya.

Uki sangat sependapat bahwa label ulama, ustadz, dai, mubaligh atau sejenisnya adalah label yang sangat sakral, sehingga tidak bisa sembarangan disematkan kepada seseorang.

Bahkan sebagai contohnya, ia mengatakan bahwa untuk kepentingan politik tertentu misalnya, seseorang dengan gampang diberikan gelar ustadz. Dan ini dinilai Uki sangat riskan bagi umat.

“Sebagai contoh bahwa pemuka agama adalah gelar sosial yang diberikan masyarakat melalui proses sosial bahkan politik adalah Tommy Suharto dan Rocky Gerung dipanggil ustadz saat pemilu dan mereka tampak menikmati itu,” tandasnya.

Oleh karena alasan itu, ia pun sependapat ada standarisasi bagi label ulama, dai, mubaligh atau pemuka agama.

“Sudah saatnya gelar mulia itu punya standard yang tinggi,” tutupnya.

Perlu diketahui, bahwa Kementerian Agama berencana untuk melakukan standarisasi kepada para penceramah atau dai dalam bentuk sertifikasi.

Wacana program sertifikasi ulama oleh Kementerian Agama ini muncul sejak bulan November 2019, di mana Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan, bahwa pihaknya akan melakukan standarisasi kepada para pemuka agama.

Bahkan sertifikasi ulama ini sejalan dengan program sertifikasi ulama yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, KH Cholil Nafis mengatakan, bahwa standarisasi ulama ini dilakukan agar para dai dan daiyah bisa cepat merespon persoalan sosial masyarakat dengan tepat.

“Kegiatan ini (pelatihan dan standarisasi) dimaksudkan untuk membentuk wadah pendidikan yang dapat mendidik dan mengembangkan kemampuan para dai atau daiyah sehingga dapat merespons perkembangan zaman dan dapat menyelesaikan problematika umat, khususnya dalam konteks keindonesiaan,” kata Cholil Nafis saat itu.

Hanya saja, program standarisasi ulama dalam bentuk sertifikasi dari Kementerian Agama justru ditentang keras oleh Dewan Pimpinan MUI Pusat saat ini. Melalui siaran pers yang dirilis oleh Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi dan Sekretaris Jenderal DP MUI Pusat KH Anwar Abbas, mereka menyatakan menolak sertifikasi dai dan mubaligh oleh pemerintah tersebut.

Mereka meminta agar program sertifikasi itu tidak digarap oleh pemerintah, melainkan oleh MUI saja.

“Program tersebut diserahkan sepenuhnya kepada ormas atau kelembagaan Islam termasuk MUI dan pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk itu,” tulis Muhyiddin dalam pernyataan sikap mereka dengan nomor Kep-1626/DP MUI/IX/2020.

Pos terkait