Hikam Sepakat Sertifikasi Dai Digarap PBNU dan Ormas Islam Lainnya

  • Whatsapp
AS Hikam
Dr. Muhammad Atho'illah Shohibul Hikam, M.A., A.P.U.

Inisiatifnews.com – Pengamat politik senior, Muhammad AS Hikam menilai bahwa rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Agama yang akan melakukan program sertifikasi ulama, dai atau mubaligh rentan sekali dengan tendensi politik, dan justru akan menimbulkan polemik tersendiri di kalangan masyarakat

“Sertifikasi ala Kemenag adalah semacam rekayasa sosial yang akan menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk spekulasi politik,” kata Hikam dalam keterangannya, Kamis (10/9/2020).

Bacaan Lainnya

Ia menilai bahwa seharusnya sertifikasi ulama tersebut dapat dilakukan oleh organisasi sipil, seperti halnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, atau ormas-ormas yang lainnya yang terdaftar.

“Saya lebih sepakat dengan pandangan PBNU agar kalaupun ada sertifikasi, yang mengeluarkan adalah masyarakat sipil, seperti ormas-ormas Islam yang mengikuti UU Ormas,” ujarnya.

Di sisi lain, Hikam juga menyarankan apabila negara dalam hal ini pemerintah pusat ingin terlibat di dalam program sertifikasi, maka ia bukan sebagai penyelenggara tunggal, melainkan sebagai fasilitator semata, sementara pihak yang memiliki otoritas mengeluarkan sertifikasi adalah para ormas tersebut, apakah itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau sejenisnya.

“Pernyataan sikap MUI terutama poin 3 (pernyataan sikapnya Nomor Kep-1626/DP MUI/IX/2020 -red). Saya rasa bisa dipahami. Yaitu usul membuat sertifikat standar kompetensi. Sehingga ukurannya jelas: keilmuan, pengalaman, dan wawasan kebangsaan,” tandasnya.

“Tetapi pihak yang mengeluarkan (sertifikasi) bukan hanya MUI saja. Ormas Islam lain juga berhak dan bisa difasilitasi atau ditopang oleh Pemerintah,” imbuhnya.

Radikalisme

Akademisi dari President University tersebut juga menyampaikan, bahwa persoalan radikalisme dan anti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah ancaman yang nyata dan tidak bisa dianggap sepele, apalagi dikatakan sebagai narasi yang mengada-ada.

Oleh karena itu, Hikam berpesan kepada pemerintah maupun masyarakat lainnya agar mewaspadai berbagai upaya apapun yang dilakukan oleh kelompok separatis yang anti terhadap NKRI tersebut.

“Ancaman radikalisme dan radikalisasi terhadap NKRI adalah nyata dan ada, real and present danger. Pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia harus waspada dan bekerja sama dengan erat untuk menanggulanginya,” tegas Hikam.

Untuk menanggulangi upaya kelompok anti NKRI tersebut, Hikam berpendapat bahwa pemerintah dan masyarakat harus melakukan segala upaya yang cantik dan saling bersinergi.

“Pembagian kerja harus ada, dan yang paling efektif untuk membendung penyebaran radikalisme dan radikalisasi adalah masyarakat sipil melalui soft power. Negara mendukungnya dengan hard and smart power. Khususnya penegakan hukum yang tegas dan proaktif berlandaskan HAM,” tuturnya.

Terakhir, Menteri Riset dan Teknologi era Presiden KH Abdurrahman Wahid (almarhum Gus Dur) meminta agar seluruh pormas Islam bersatu padu untuk melakukan penanggulangan paham radikal dan tindakan radikalisasi terhadap NKRI. Baik itu NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya.

“Lebih baik jika kerjasama pemerintah dan masyarakat sipil itu diwujudkan dalam bentuk gerakan deradikalisasi yang berskala nasional. Ormas seperti NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, dan lain-lain adalah bagian integral dalam gerakan tersebut melalui lembaga pendidikan, dakwah, dan aktifitas sosial mereka,” tutupnya. [NOE]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait