DPR dari PKS Prihatin Jumlah Kasus Covid-19 Melonjak

  • Whatsapp
Netty PKS
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani.

Inisiatifnews.com – Berdasarkan data yang dilansir dari covid19.go.id per pada Selasa (8/9/2020), kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 200.035 orang, sebanyak 142.958 orang dinyatakan sembuh dan 8.230 orang meninggal dunia.

Melihat tingginya angka tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani merasa prihatin dengan kondisi yang memburuk ini.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah gagal menahan laju pandemi akibat salah strategi. Sejak awal pemerintah lebih prioritas pada pemulihan ekonomi dari pada menangani akar pandemi, yaitu sektor kesehatan,” kata Netty hari ini.

Oleh karena itu, ia memandang bahwa ini lah yang menjadi penyebab dampak dominonya.

“Akibat kegagalan tersebut, imbas pandemi sudah kemana-mana dan sulit terkendali. Angka kasus makin tinggi, klaster penularan baru bermunculan, ekonomi makin terpuruk, rakyat bingung tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini sudah 59 negara menutup akses bagi kedatangan WNI. Indonesia menjadi negara yang ditakuti,” ujarnya.

Sejumlah negara yang dimaksud Netty, diantaranya ; Jerman, Swiss, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, Turki dan lain-lain. Akibat tingginya COVID-19, mereka sampai menutup pintunya untuk warga negara Indonesia karena khawatir menjadi transmiter Covid-19.

Atas dasar itu, politisi yang juga istri eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) itu meminta kepada pemerintah agar menata ulang kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mengatasi situasi sulit ini.

“Pemerintah harus segera mengambil sikap dan menata ulang format kebijakannya. Jangan menganakemaskan ekonomi tapi meninggalkan kesehatan. Jangan lagi ada pengabaian terhadap pendapat sains yang positif. Karena pandemi Covid-19 adalah bencana kesehatan, sudah seharusnya kembali pada kebijakan berbasis kesehatan,” tuturnya.

Lebih jauh Netty memaparkan, saat ini perkantoran, keluarga dan bahkan tahapan Pilkada serentak 2020 telah menjadi klaster penularan Covid-19.

“Jika ini tidak ditangani secara serius dengan kebijakan yang tepat dan ketat, maka akan muncul klaster-klaster lainnya. Jangan sampai Indonesia menjadi negara yang paling ditakuti dan kemudian diisolasi karena Covid-19,” tambahnya.

Terkait dengan penghapusan kewajiban melakukan rapid test untuk pelaku perjalanan oleh Kemenkes RI, Netty menilai bahwa kebijakan yang berubah-ubah seperti itu membuat rakyat justru akan semakin bingung.

“Jika rapid test tidak lagi diwajibkan karena dianggap kurang akurat, lalu bagaimana cara mendeteksi bahwa pelaku perjalanan antar kota atau antar provinsi itu aman dan bebas dari Covid-19?. Sudahkah dipikirkan cara lain?. Jika dianggap cukup dengan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk kota, bagaimana dengan orang yang terinfeksi namun tidak ada gejala?,” paparnya.

Seharusnya, tegas Netty, testing terhadap masyarakat terus menerus dilakukan secara masif dan dengan alat yang akurat. Jika yang dianggap akurat itu adalah Swab dan polymerase chain reaction (PCR), maka buatlah itu sebagai strategi testing yang menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dibebankan pada rakyat. Kemudian dilakukan secara berkala terutama di tempat-tempat yang potensial menjadi klaster.

“Dan di luar testing, buatlah masyarakat disiplin mencegah penularan dengan melakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). 3M harus menjadi budaya, bukan cuma slogan dan himbauan,” tutup Netty. [REL]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait