Menko Polhukam Gelar Konsultasi Publik di Sumbar

  • Whatsapp
IMG 20200917 WA0024
Menko Polhukam, Prof Mohammad Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menko Polhukam, Mahfud MD menggelar program konsultasi publik di Sumatera Barat (Sumbar), dan menyampaikan bahwa Program Konsultasi Publik ini diperlukan dalam rangka memetakan sekaligus mengidentifkasi permasalahan terkait dengan persatuan dan kebangsaan.

Demikian disampaikan Menko Polhukam dalam acara peluncuran Program Konsultasi Publik dalam Rangka Memperkukuh Ikatan Persatuan Bangsa, Rabu (16/9/2020).

Bacaan Lainnya

Peluncuran yang berlangsung di rumah dinas Gubernur Sumatera Barat ini, dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Anggota Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, tokoh masyarakat Sumatera Barat dan juga peserta lainnya secara daring.

“Kita ingin memperkukuh ikatan kebangsaan kita persatuan kita sebagai bangsa. Tetapi karena ini akan membuat kebijakan, maka perlu ada diskusi publik dulu. Untuk itu tadi sudah dibagi kuisioner sehingga kita tahu pandangan dari 10 provinsi sehingga nanti dapat diketahui masalah kebersatuan kita ini ada dimana,” ujar Menko Polhukam, Mahfud.

Selain peluncuran program konsultasi publik, Mahfud juga tampil dalam acara dialog bertajuk “Duduak Basamo Menko Polhukam Mahfud MD, Angku Majo Sadeo dengan Tungku Tigo Sajarangan”. Ini adalah acara dialog dengan tiga perwakilan tokoh di Sumbar yakni ninik mamak, ulama, dan cerdik pandai, dihadiri pula oleh para tokoh dari belasan kabupaten kota di Sumbar melalui sambungan video conference.

Para tokoh adat dan tokoh agama dari berbagai daerah di Sumbar itu berdialog dengan Menko Polhukam tentang berbagai persoalan yang dihadapi bangsa, termasuk tentang penegakan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar dalam paparannya menyampaikan pentingnya menjaga kesatuan bangsa dengan kebijakan dan program, yang mampu mengantisipasi sekaligus menyelesaikan berbagai bentuk kerawanan dan ancaman. Namun demikian evaluasi perlu tetap dilakukan.

“Sesuai dengan sifat dinamis dari masyarakat serta interaksi internal dan eksternal, maka setiap kebijakan dan program kegiatan tentu perlu dievaluasi agar menjadi semakin baik demi semakin kokohnya kesatuan bangsa,“ ujar Deputi VI Janedri M. Gaffar.

Kegiatan konsultasi publik rencananya akan dilaksanakan di 10 daerah provinsi di INdonesia. Terdapat 12 isu strategis yang menjadi substansi diantaranya adalah; Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara; Etika Kehidupan Berbangsa; Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; Pembauran Kebangsaan; Moderasi Beragama; Kewaspadaan Nasional; Sinergitas TNI/POLRI dengan Masyarakat; Kesadaran Bela Negara; Gerakan Anti Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Politisasi SARA, dan Politik Uang dalam Pilkada; Gerakan Netralitas ASN dan TNI/POLRI dalam Pilkada; Partisipasi Pemilih dalam Pilkada, dan Isu Aktual lainnya.

Ke depannya, hasil dari Program Konsultasi akan dijadikan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga mitra kerja Kedeputian VI Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam. [POL]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait