Politisi PPP Titip Pesan ke Presiden Jokowi Saat Pidato di SMU PBB ke 75 Nanti

  • Whatsapp
Iqbal PPP
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Muhammad Iqbal.

Inisiatifnews.com – Presiden Joko Widodo diagendakan akan mengisi pidato dalam acara Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke 75 pada 23 September 2020 mendatang.

Rencana kegiatan Presiden Jokowi itu pun diapresiasi oleh politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Iqbal.

Bacaan Lainnya

“Kami mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo yang akan menyampaikan pidatonya dalam Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-75 pada 23 September 2020 mendatang,” kata Iqbal dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Jumat (18/9/2020).

Dalam agenda dunia itu, Iqbal memiliki pesan kepada Presiden Jokowi di pidatonya nanti, agar menyampaikan beberapa hal. Diantaranya terkait dengan penanggulangan bencana non alam, yakni Covid-19.

“Dalam forum itu, Indonesia dapat mendorong peningkatan peran PBB untuk meningkatkan solidaritas dan kerjasama internasional untuk mengatasi pandemi Covid-19, baik dalam sektor kesehatan maupun ekonomi dampak dari virus korona,” pesannya.

Kemudian, di dalam forum itu juga, ia berharap agar Presiden Jokowi menyuarakan agenda perdamaian dunia, khususnya isu Palestina.

“Indonesia dapat mendorong peran PBB untuk terwujudnya perdamaian antara Palestina dan Israel. Perdamaian itu tentu tidak boleh menggagalkan keputusan yang telah dibuat berdasarkan Arab Peace Initiative atau Inisiatif Perdamaian Arab pada 2002 dan resolusi Organisasi Kerjasama Islam (OKI),” ujarnya.

Menurut Iqbal, berdasarkan Inisiatif Perdamaian Arab, negara-negara Arab hanya dapat melakukan hubungan diplomatik dengan Israel setelah masalah Palestina terselesaikan. Dalam hal ini, Israel harus mengembalikan tanah yang didudukinya dalam perang 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur dan Tepi Barat kepada Palestina.

“Kami juga mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri yang menegaskan kembali posisi Indonesia terhadap Palestina, meski akhir-akhir ini terjadi normalisasi hubungan Israel dengan dua negara Arab, yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain,” tandas Iqbal.

Selain itu, Iqbal juga menitipkan pesan kepada Presiden Joko Widodo agar menyuarakan persoalan kedaulatan perairan Zona Ekonomi Khusus (ZEE) yang sering kali dilanggar oleh negara-negara lain, khususnya China.

“Indonesia juga harus membawa masalah pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan klaim China atas perairan Natuna ke PBB. Apalagi, beberapa kali kapal China melewati perairan Natuna yang merupakan wilayah sah Indonesia sebagai ZEE,” ucapnya.

“Terakhir, sekitar 12 September 2020 lalu. Langkah diplomasi sembari tetap mengerahkan kapal militer untuk menjaga perairan di Natuna perlu dilakukan oleh Indonesia. Dalam mempertahankan kedaulatan RI, pemerintah tidak boleh kompromi, termasuk terkait polemik perairan Natuna,” sambung Iqbal.

Terakhir, anggota Komisi I DPR RI ini juga berpesan kepada Presiden Joko Widodo agar menyuarakan persoalan eksploitasi manusia yakni para Anak Buah Kapal (ABK). Apalagi sempat ada kasus ABK asal Indonesia sampai mendapatkan perlakuan tidak manusiawi hingga ada yang meninggal dunia.

“Indonesia perlu juga mendorong peran PBB untuk mengatasi eksploitasi anak buah kapal (ABK). Apalagi tidak sedikit kasus eksploitasi ABK asal Indonesia hingga ada yang meninggal dunia,” ujar Iqbal.

“Dewan HAM PBB perlu memberi perhatian dan perlindungan terhadap ABK yang bekerja di industri perikanan. Ini penting mengingat mereka adalah salah satu industri kunci rantai pangan dan pasokan global,” pungkasnya. [NOE]

Pos terkait