Soal Presiden dan Menko Tak Bisa Apa-apa, Mahfud MD Luruskan Agar Sohibul Iman Tak Asal Baca Judul

  • Whatsapp
Maufud MD
Menko Polhukam, Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespon kicauan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman, terkait dengan pemberitaan bahwa Presiden dan Menko Polhukam tak dapat berbuat apa-apa tentang penegakan hukum di Indonesia.

Menko Mahfud khawatir, Sohibul Iman berkomentar karena membaca judul berita saja, tanpa membaca dan memahami isi dari berita yang ditulis oleh CNN Indonesia dengan judul “Mahfud Soal Penegakan Hukum Jelek : Saya Tak Bisa Apa-apa” yang dimuat pukul 12.24 hari Kamis 17 September 2020 itu.

Bacaan Lainnya

“Ustadz Sohibul Iman berarti hanya baca judul berita, tak menyimak pernyataan saya,” kata Mahfud memulai klarifikasinya, Jumat (18/9/2020).

Dijelaskan Mahfud, statemen itu disampaikan di dalam pidatonya di Rapat Kerja Teknis Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung yang diselenggarakan daring dan dihadiri 626 peserta rapat, termasuk Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, para Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Tindak Pidana Umum, dan Para Kepala Kejaksaan Negeri di Padang, Sumatera Barat hari Rabu 16 September 2020.

“Saya diminta bercaramah tentang Insan Adhiyaksa dan Kelembagaan Kejaksaan Agung. Jika menyangkut insan itu menyangkut moral personal sehingga saya, Presiden, dan orang sehebat Pak Sohibul takkan bisa mengatasi,” jelasnya.

Disampaikan oleh Mahfud, bahwa setiap posisi pejabat memiliki batasan-batasan kewenangan yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU). Untuk melakukan proses hukum, siapapun baik Presiden bahkan Ketua Umum Partai Politik pun tidak boleh melalukan intervensi. Secara keseluruhan, tugas dan kewenangan penegakan hukum ada di tangan aparat penegak hukum itu sendiri.

“Kalau proses peradilan dan hakim korup tentu saya, Presiden, dan Ustadz Sohibul Iman pun tak boleh mengintervensi. Kita dan presiden sekalipun tak bisa ngapa-ngapain karena kewenangan dibatasi oleh UU,” papar Mahfud.

Dari aspek inilah, Mahfud merasa perlu meluruskan perspektif yang salah dari kicauan Sohibul Iman itu. Bahwa situasi semacam itu bukan hanya tugas presiden, kementerian ataupun partai politik saja. Melainkan tugas bersama secara kolektif agar penegakan hukum bisa on the track.

“Keadaan ini tak bisa diatasi oleh parpol dakwah sehebat apa pun. Ini tugas kolektif, Ustadz,” sambungnya.

Mahfud MD juga menyayangkan narasi yang disampaikan oleh Presiden PKS itu. Jika diambil tone yang sama, maka parpol sekelas PKS yang mengenalkan diri sebagai Partai Islam dan Partai Dakwah pun tak akan mampu mengubah keadaan hukum yang dinilai tidak adil itu, jika insan aparat penegak hukum tidak sadar diri dengan tugas dan wewenang mulianya itu.

“Mengatakan “kasihan rakyat kalau Menko dan Presiden tak bisa berbuat apa-apa” adalah sama dengan bilang “kasihan rakyat kalau partai dakwah tak bisa berbuat apa-apa”,” tandas Mahfud.

“Nyatanya partai dakwah ikut mengkontribusi kondisi ini, buktinya ikut mengirim wakilnya di penjara. Itu karena tak bisa ngapa-ngapain kan?” sindir Mahfud.

Terakhir, Mahfud MD juga menyayangkan banyak sekali masyarakat pengguna sosial media kurang arif dalam menyikapi sebuah informasi yang berkembang. Salah satunya dengan hanya membaca judul berita tanpa membaca isi dan memahami konteksnya kemudian langsung ugal-ugalan memberikan komentar yang cenderung kurang tepat. Jumlahnya menurut Mahfud bisa sampai ratusan, salah satunya terkait dengan konteks pemberitaan soal penegakan hukum tersebut.

Lantas mengapa Mahfud merasa perlu untuk membuat klarifikasi ini, karena Sohibul Iman adalah tokoh yang memiliki jamaah banyak. Ketika ia salah menanggapi sebuah pemberitaan dan konteks, ia khawatir kesalahan itu menular ke jamaahnya dan menjadi kesalahan yang kolektif.

“Sekarang ini banyak orang yang ngomentari sesuatu tanpa mendengar atau membaca lengkap isi dan konteksnya. Ratusan tak perlu ditanggapi. Tapi kalau sekelas Pak Sohibul perlu ditanggapi agar lebih arif karena dia banyak jamaahnya yang selalu ikut pencerahannya,” tutup Mahfud.

Berikut adalah kicauan Sohibul Iman tentang pemberitaan dari CNN Indonesia tersebut :

Sy apresiasi keterusterangan prof @mohmahfudmd tp saya sedih. Kalau Menko bilang dirinya n Pres @jokowi sdh tdk bisa berbuat apa2, lalu siapa yg akan memperbaiki penegakan hukum? Apa Pam Swakarsa?

Mahfud soal Penegakan Hukum Jelek: Saya Tak Bisa Apa-apa https://t.co/iwL1HZrFiW

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait