PBNU: Alangkah Bijaknya Pilkada Ditunda

  • Whatsapp
IMG 20200605 200711
Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj.

Inisiatifnews.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota pada 9 Desember mendatang. Pilkada serentak sebaiknya ditunda demi melindungi kesehatan dan kelangsungan hidup.

“Mencermati perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19, Nahdlatul Ulama membersamai segala ikhtiar, doa dan tawakal guna menanggulangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Upaya pengetatan PSBB perlu didukung tanpa mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat,” tulis Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj dalam keterangannya yang diterima Inisiatifnews.com, Minggu (20/9).

Bacaan Lainnya

Nahdlatul Ulama berpendapat, melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat.

Namun lantaran penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan.

Nah, di tengah upaya menanggulangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19, Indonesia tengah menghadapi agenda politik, yaitu pilkada serentak 9 Desember 2020.

Sebagaimana lazimnya perhelatan politik, lanjut Kiai Said, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa. Kendatipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, telah terbukti dalam pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan.

“Faktanya, bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah positif terjangkit Covid-19,” tandas Kiai Said.

Oleh karena itu Nahdlatul Ulama meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati.

“Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” nilainya.

Kiai Said meminta anggaran anggaran Pilkada direlokasikan untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

“Selain itu, Nahadlatul Ulama perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi,” pungkasnya. (IMM)

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait