Ahli Administrasi Negara: Penetapan Wakil Bupati Bekasi Sah Menurut Hukum

  • Whatsapp
IMG 20200924 WA0006
Sidang permohonan surat keputusan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 2017-2022, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (23/9).

Inisiatifnews.com – Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi tentang penetapan pengangkatan Wakil Bupati Bekasi terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 18 Maret 2020 disebut sah menurut hukum.

Hal ini ditegaskan Ahli Administrasi Negara Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, saat menjadi saksi ahli dalam sidang permohonan surat keputusan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 2017-2022, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (23/9).

Bacaan Lainnya

Zainal menegaskan, semestinya tidak ada alasan bagi Kemendagri dan Pemprov Jawa Barat untuk tidak segera menindaklanjuti keputusan DPRD Kabupaten Bekasi tersebut.

Menurut Zainal yang juga salah satu Pengurus Pusat Himpunan Pengajar Hukum Tata Negara (HPHTN) ini, semua keputusan DPRD yang ditetapkan melalui sidang paripurna adalah mengikat. Jika ada yang menolak tanpa melalui sidang paripurna, lanjut Zainal, tidak sah menurut hukum.

“Sebuah keputusan yang diambil menurut kewenangannya, itu sah. Kalau ada satu saja dalam sidang paripurna tidak setuju, maka dilakukan voting,” ujar Prof. Zainal dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Merna Cinthia, S.H., M.H tersebut.

Sekadar diketahui, tanggal 18 Maret 2020 lalu DPRD Kabupaten Bekasi menggelar pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022. Dalam pemilihan tersebut, Akhmad Marjuki terpilih sebagai Wakil Bupati Bekasi dengan perolehan 40 suara. Sementara lawannya, Tuty Nurcholifah Yasin, tidak mendapat suara sama sekali. Dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi, 10 orang dari fraksi Golkar, Nasdem, PKS dan PBB memilih absen.

Sementara itu, anggota DPRD Bekasi Fraksi PDIP Nyumarno menjelaskan, proses pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi, melalui Sidang Paripurna DPRD pada tanggal 18 Maret 2020 lalu, telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan PP nomor 12 tahun 2018, serta Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Nyumarno dihadirkan sebagai saksi fakta dalam sidang tersebut, ia menjelaskan proses berjalannya sidang paripurna DPRD Bekasi pada tanggal 18 Maret 2020 lalu.

“Semua mekanisme sesuai dengan ketentuan pasal 39 sampai 51 sudah dijalankan semua,” tegas Nyumarno.

Nyumarno menambahkan, tata tertib DPRD Kabupaten Bekasi telah mengatur secara detail terkait dengan mikanisme pemilihan Wakil Bupati.

“Menurut kami semua sudah benar. Ini ada undang-undang, ada PP dan Tatib, itu semuanya sudah ceklist dan semua sudah kita selesaikan dan sudah kita dilaksanakan semua,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, pemohon menghadirkan satu saksi fakta Anggota DPRD Bekasi Fraksi PDI Perjuangan dan dua saksi ahli yakni, Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, Ahli Administrasi Negara yang juga Dosen Universitas Asyfi’iyah, serta Dr. Dadang Suwanda dari IPDN. (INI)

Pos terkait