Gelar FGD di 10 Provinsi, Stafsus Menko Polhukam Erwin Singajuru Beberkan 12 Isu Strategis

  • Whatsapp
IMG 20200924 WA0140

Inisiatifnews.com – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar Focus Group Discusion (FGD) di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) dari Selasa (22/9) hingga Rabu (23/9).

FGD yang berlangsung dengan protokol kesehatan ketat ini diikuti seratusan peserta dari berbagai elemen dari mulai TNI dan Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, adat, dan tokoh pemuda.

Bacaan Lainnya

Hadir sebagai narasumber, Staff Khusus Menko Polhukam Bidang Politik dan Hukum, Erwin Moeslimin Singajuru dalam FGD ini. Mantan anggota DPR RI ini memaparkan 12 isu strategis di bidang kesatuan bangsa.

Yakni internalisasi nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara, internalisasi etika kehidupan berbangsa, pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa berlandaskan empat konsensus dasar berbangsa bernegara, pembinaan interaksi sosial melalui gerakan pembauran kebangsaan; dan lain sebagainya.

Menurut Erwin, 12 isu strategis ini dibahas melalui program Deputi VI Kemenko Polhukam dalam rangka memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami memiliki hipotesa bahwa maraknya money politik, masifnya peredaran narkoba di kalangan anak muda dan masih munculnya konflik-konflik sosial adalah indikator dari memudarnya pemahaman tentang integritas Pancasila. Hipotesa tersebut kemudian dikonfirmasi dan divalidasi melalui konsultasi publik dan mengisi kuesioner dalam program FGD ini,” terang Erwin.

Wakil Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UII Yogyakarta ini menambahkan, di tengah-tengah ujian pandemi Covid-19, Indonesia tidak boleh dikelola dengan cara asal-asalan tanpa parameter yang jelas.

“Supaya cita-cita Indonesia mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat dicapai,” tandasnya.

Sementara sebagai pembicara lainnya, Asdep VI Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Rufbin Marpaung menambahkan, semua kritik dan saran yang disampaikan peserta FGD telah dicatat dan akan dianalisa oleh tim Kemenko Polhukam. Untuk selanjutnya dijadikan rekomendasi kepada kementrian terkait yang berada dibawah koordinasi Kemenko Polhukam.

“Semua masukan dan kritik pada dasarnya kita terima dan akan kita kaji, kemudian dijadikan rekomendasi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Andalas, Charles Simabura mengapresiasi Kemenko Polhukam yang serius memperhatikan isu-isu strategis di tengah masyarakat.

“FGD ini adalah bukti hadirnya negara untuk memberikan solusi terhadap persoalan warganya,” ujarnya.

FGD di Palembang, Sumsel ini menjadi salah satu daerah dari 10 Provinsi yang dipilih Kemenko Polhukam sebagai lokasi digelarnya program konsultasi publik.

Diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD pada tanggal 16 September kemarin meluncurkan program ini di Padang Sumatera Barat. Daerah lain yang akan didatangi tim Kemenko Polhukam antara lain Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalbar, Bali, dan lainnya.

Erwin menambahkan, seluruh masukan publik dalam rangakaian FGD akan menjadi pertambangan. “Masukan-masukan dari publik akan menjadi rekomendasi penting bagi pengambilan kebijakan di tingkat pusat,” tandasnya. (INI)

Pos terkait