Kapitra Harap Stop Propaganda PKI, Mereka Tak Bisa Hidup Lagi

  • Whatsapp
Kapitra Ampera
Tokoh aktivis 212 dan Politisi PDI Perjuangan, Kapitra Ampera. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com – Tokoh gerakan 212, Kapitra Ampera menilai bahwa bulan September menjadi bulan yang kelam bagi bangsa di Indonesia. Pasalnya, ada sebuah peristiwa sejarah di mana ada 7 jenderal TNI yang dibunuh secara sadis oleh kelompok Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Bulan September setiap tahunnya menjadi momen peringatan atas sejarah pilu bangsa Indonesia atas peristiwa Pemberontakan Partai Komunis Indonesia dikenal dengan (istilah) G30S/PKI yang menyebabkan gugurnya Para Jenderal, Pejabat Negara, Ulama serta rakyat yang menentang keberadaan PKI,” kata Kapitra, Jumat (25/9/2020).

Bacaan Lainnya

Dan semenjak itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memblokade upaya apapun untuk membangkitkan kembali PKI dan paham komunisme, leninisme dan marxisme hidup di Indonesia. Yakni melalui Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1996.

“Setelah penumpasan PKI tersebut, pada tanggal 5 Juli 1966 ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (TAP MPRS RI) Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,” ujarnya.

Dari TAP MPRS tersebut, Negara telah menetapkan bahwa komunisme adalah paham terlarang dan tidak boleh ada lagi di Indonesia.

“Berdasarkan Tap MPR tersebut maka segala bentuk kegiatan dan penyebaran ajaran Komunis/Marxisme – Leninisme dilarang,” imbuhnya.

Melalui dasar TAP MPRS yang tidak pernah dicabut itu, praktisi hukum ini pun menilai bahwa sampai saat ini tidak ada ruang sedikit pun bagi PKI untuk bangkit kembali, apalagi hidup dan berkembang seperti di era orde lama.

Ancaman penyebar paham Komunis

Kemudian, Kapitra juga menyebut bahwa Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan menambah ketentuan baru pada Pasal 107 KUHP menjadi pasal 107 a, 107 b , 107 c , 107 d, 107 e, dan 107 f KUHP.

Sanksi berat sudah disiapkan di dalam KUHP tersebut, yakni hukuman 20 tahun penjara bagi yang melakukan pelanggaran hukum tersebut.

“Memuat tegas larangan menganut, menyebarkan dan mengembangkan ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara,” imbuhnya.

Seremonial isu PKI

Di sisi lain, Kapitra Ampera juga menyebut bahwa ada sekelompok masyarakat yang menggunakan isu kebangkitan PKI untuk kepentingan politik tertentu. Dan ini menurut Kapitra yang cukup disayangkan.

“Menjelang 30 September tahun ini terdapat oknum dan kelompok masyarakat yang kembali mempolitisasi Peringatan G30S/PKI dengan tudingan adanya kebangkitan PKI,” kata Kapitra.

Bahkan kelompok tersebut sampai mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden RI dengan disampaikan tudingan-tudingan akan adanya kebangkitan neo Komunisme dan PKI gaya baru yang menyusup ke Pemerintah.

Masih di dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Indonesia tersebut, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KPI) pimpinan Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin dan Rakhmat Wahab juga menyampaikan tuntutan agar ditayangkannya Film G30S/PKI agar dapat menceritakan sejarah kekejaman PKI pada saat itu.

Bagi Kapitra, tudingan adanya gerakan neo PKI dan komunisme gaya baru seperti yang dituangkan di dalam surat tersebut terlalu imajinatif.

“Hal ini hanyalah persepsi dan prasangka buruk dari kelompok KAMI. Justru moment 30 September untuk menayangkan Film ini dijadikannya sebagai alat propaganda,” ujarnya.

Karena menurut Kapitra, jelas bahwa negara melalui regulasinya sudah memblokir paham yang bertentangan dengan Pancasila tumbuh kembang di Indonesia. Sehingga jelas sudah tidak ada ruang sedikit pun bagi PKI dan sejenisnya bisa hidup lagi di NKRI.

“Faktanya, Negara melalui Peraturan Perundang-undangan telah dengan tegas melarang tumbuh dan berkembangnya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila seperti ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme,” paparnya.

Di sisi lain, desakan untuk memutar film G30S/PKI karya sutradara ‎Arifin C. Noer hanya sebuah propaganda belaka dan terlalu memaksakan kehendak pribadi semata.

“Propaganda agar film G30S/PKI harus ditayangkan pada tanggal 30 September, yang sebagian orang sudah mendewakannya sebagai suatu kebenaran, merupakan perbuatan yang memaksakan kehendak kepada negara maupun pada masyarakat lainnya,” tandasnya.

Sementara itu, Negara akan mengatur segala sesuatu haruslah berdasarkan Undang-Undang yang ada, begitu juga tentang wajib atau tidaknya menonton film G30S/PKI. Sayangnya, tidak ada regulasi satu pun yang menyebutkan kewajiban memutar dan menonton film tersebut.

“Negara hanya bisa mengatur masyarakat melakukan atau tidak melakukan sesuatu jika ada Undang-Undang yang mengaturnya. Karena, tidak ada satupun peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk menonton Film G30S/PKI, maka tidak ada kewajiban masyarakat untuk menontonnya,” tegasnya.

Terakhir, Kapitra memandang bahwa komitmen Pemerintah dalam memberantas Ideologi Komunis/Marxisme-Leninisme tidak perlu lagi diperdebatkan. Karena Negara dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada telah dengan tegas menutup ruang berkembangnya paham Komunis, begitu juga dengan penegakan hukumnya oleh Aparat Penegak Hukum yang selama ini telah bertindak dengan tegas.

“Oleh karenanya, tidak ada kesempatan bagi ajaran yang bertentangan dengan Pancasila untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia karena Negara sangat berkomitmen dalam memberantasnya,” tutup Kapitra. []

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait