Ormas Harusnya Berkontribusi Bangun Bangsa, Bukan Ganggu Kamtibmas

  • Whatsapp
IMG 20200929 WA0021
Menko Polhukam Mahfud MD saat mengisi FGD dengan tema "Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Ormas Radikal".

Jakarta, Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa munculnya berbagai ormas dengan berbagai latar belakang saat ini merupakan bagian dari konsekuensi logis sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Karena di dalam sistem demokrasi di Indonesia, negara telah memberikan ruang yang cukup luas bagi siapapun untuk menentukan pilihan berserikat dan berkumpul, sesuai dengan Pasal 28e ayat 3 UUD 1945.

Bacaan Lainnya

“Pertumbuhan jumlah Ormas yang sangat besar dengan beragam kegiatan yang dimilikinya merupakan konsekuensi dari demokratisasi di era reformasi. Keberadaan Ormas merupakan manifestasi kebebasan berserikat sebagai wadah dinamika kehidupan sosial dan menyampaikan aspirasi,” kata Mahfud MD di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Disampaikan Mahfud, bahwa seharusnya dengan keberadaan ormas bisa memberikan kontribusi aktif dan nyata bagi perkembangan berbangsa dan bernegara. Karena ormas sejatinya memiliki peran dan fungsi yang baik untuk kemajuan.

“Sejatinya, banyaknya jumlah Ormas dalam kehidupan demokrasi harus disertai dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Termasuk berperan untuk menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Repubilik Indonesia,” ujarnya.

Hanya saja, mencermati dinamika yang ada, Mahfud mengatakan bahwa banyak ormas di Indonesia yang justru malah melanggar Undang-Undang dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Tidak sedikit ormas yang justru melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahkan sampai melakukan aktifitas yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum,” papar Mahfud.

“Ormas-ormas dimaksud melakukan kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai aktifitas radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra menilai bahwa perlu ada upaya konkret dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan pola pikir kelompok dan ormas semacam itu. Termasuk juga perlu dicerahkannya perspektif rakyat tentang nilai-nilai kebangsaan.

“Perlu penceramah agama, diupgrade pemahaman agama dengan kebangsaan. Supaya nggak ada ide aneh-aneh bikin negara khilafah di Australia, Asia Tenggara dan lainnya,” kata Azyumardi.

Di sisi lain, mantan Rektor UIN Jakarta ini juga memandang bahwa penegakan hukum yang tegas juga perlu dilakukan.

“Perlu diatur norma hukum. Sanksi-sanksinya. Prosedur hukum, pemberian dan pencabutan pendirian ormas. Ormas yang tak diperpanjang (izin masa berlakunya), apakah otomatis dibubarin atau bagaimana,” sambungnya. [NOE]

Pos terkait