Temui Wapres, Menko Luhut dan Menteri Terawan Laporkan Perkembangan Vaksin Covid-19

  • Whatsapp
IMG 20201002 WA0028
Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan bersama Menkes Terawan Agus Putranto menemui Wapres K.H Ma'ruf Amin, Jumat (2/10).

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama PT. Bio Farma bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin untuk melaporkan perkembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Jadi bahwa Pak Luhut sebagai Menko yang sekarang dipercaya oleh Presiden untuk menangani Covid-19 melaporkan kepada Wapres tentang perkembangan Vaksin,” ungkap Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi yang juga sekaligus Juru Bicara Wapres K.H Masduki Baidlowi, Jumat (2/10).

Bacaan Lainnya

Hal pertama yang dilaporkan, lanjut Masduki, adalah mengenai Vaksin Covid-19 dari Tiongkok yang dalam waktu tidak lama lagi akan didatangkan ke Indonesia. Untuk itu, Menko Luhut beserta Tim akan bertolak ke Tiongkok guna melakukan pengecekan.

“Sekitar bulan November mereka akan berangkat ke China untuk melakukan pengecekan terhadap vaksin yang akan dikirim ke Indonesia,” imbuh Cak Duki, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Cak Duki menuturkan, dari laporan Menko Luhut yang disampaikan kepada Wapres, pada tahap pertama distribusi, diperkirakan akan datang sebanyak 3 juta vaksin.

“Dari 3 juta itu diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, TNI, Polri dan orang-orang yang selama ini bertugas untuk menghadapi masyarakat semuanya yang terkait dengan penanganan pandemi. Baru berikutnya nanti akan datang secara bergelombang cukup banyak,” ujarnya.

Hal kedua yang dilaporkan kepada Wapres pada kesempatan ini, lanjut Cak Duki, adalah mengenai masalah kehalalan Vaksin Covid-19.

“Kemudian juga Wapres menjelaskan hal yang penting. Jadi Wapres menjelaskan dua hal, vaksin itu kalau halal ya bagus, tidak ada problem, tapi kalau misalnya tidak halal tidak masalah. Karena itu dalam kondisi darurat sehingga tidak masalah dipakai,” sebut Wasekjen PBNU ini.

Untuk itu, Cak Duki menegaskan kembali pernyataan Wapres, bahwa masalah kehalalan tidak akan menjadi hambatan pengadaan Vaksin Covid-19. Jika belum halal, ada jalan keluar keagamaan. Vaksin dapat digunakan dalam status keadaan darurat.

Sehingga dalam hal ini nantinya pemerintah akan minta kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut dalam tim kunjungan ke Beijing untuk memperoleh vaksin itu, sehingga prosesnya akan diverifikasi dari awal.

MUI akan melibatkan Tim Fatwa dan Tim Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik MUI (LPPOM). Dan ini yang akan memverifikasi apakah halal atau tidak halal.

“Tetapi itu tidak akan menjadi hambatan apa-apa, karena kalau halal alhamdulillah karena prosesnya akan begitu saja tidak ada problem apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak halalpun tidak masalah karena (masuk kaidah) darurat. Sehingga diperbolehkan,” tanda Cak Duki.

Oleh sebab itu, pemerintah meminta jangan ada anggapan bahwa kehalalan vaksin akan menghambat proses pengadaan Vaksin Covid-19.

“Itu sama sekali tidak akan menghambat. Karena apa? Sekali lagi saya tegaskan kalau tidak halal itu juga darurat tidak masalah,” ujarnya.

Hal lain yang dilaporkan kepada Wapres pada kesempatan ini adalah mengenai kesiapan proses vaksinasi agar tepat waktu dan tepat sasaran, serta kondisi penanganan pandemi Covid-19 yang semakin baik. Adapun hal ini disampaikan oleh Menkes Terawan.

“Karena ini menyangkut banyak orang sehingga ini nanti ada tim vaksinatornya itu harus ada dibuat tanda yang khusus. Dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persiapan semuanya. Dan rupa-rupanya ini saya kira juga dilaporkan kepada Wapres mengenai makin baiknya kondisi penanganan pandemi Covid-19 yang sekarang sudah ditangani oleh berbagai pihak. Sehingga dengan demikian ini bisa menjadi kebaikan kita semua,” terangnya.

Pos terkait