Pakar Hukum Tata Negara Sepakat UU Cipta Kerja di-JR-kan

  • Whatsapp
Zainal Arifin Mochtar
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof Zainal Arifin Mochtar.

Inisiatifnews.com – Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar lebih sepakat ketika persoalan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah pusat diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui metode judicial review (JR).

Judicial review menjadi jalan paling pas untuk dipilih,” kata Zainal dalam konferensi pers bersama akademisi, dosen, dekan dan guru besar perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang digelar oleh Universitas Andalas, Rabu (7/10/2020).

Bacaan Lainnya

Ia juga menyebut sebenarnya selain JR di MK untuk menguji formil dan materi terhadap UU Cipta Kerja, ada langkah lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat, yakni dengan melakukan tekanan publik.

Hanya saja, praktik tekanan publik yang bisa diambil tidak boleh melanggar hukum, yakni dengan melalukan aksi unjuk rasa secara anarkis, termasuk melanggar protokol kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19.

“Walau ada jalan lain yang bisa ditempuh seperti perlu ada tindakan-tindakan lain (seperti) tekanan publik sepanjang tidak langgar hukum dan melanggar protokol kesehatan, bisa dilakukan,” tuturnya.

Salah satu hal yang paling dikritisi oleh Zainal Arifin Mochtar adalah tentang keterlibatan publik dalam penyusunan RUU Cipta Kerja tersebut. Di mana DPR selaku regulator penyusun Undang-Undang mengabaikannya. Padahal kata Zainal Arifin Mochtar, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan sudah mengatur tentang partisipasi publik ini.

“Pembahasan yang dibuat dengan proses yang tidak melibatkan stakeholder yang terkait. Padahal pelibatan itu sangat penting,” ujar pria yang karib disapa Uceng itu.

Sepanjang hematnya, pihak yang dilibatkan dalam penyusunan RUU tersebut termasuk kelompok pilihan, bukan seluruh kelompok yang memiliki wacana berbeda dengan penyusun RUU.

“Jadi yang terlibat adalah pihak yang terpilih berdasarkan orang-orang yang mendukung ini dan menegasikan pihak-pihak yang tidak setuju,” jelasnya. [NOE]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait