Statemen BEM SI Usai Aksi Berujung Rusuh di Jakarta

  • Whatsapp
Aparat kepolisian melakukan pengamanan aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja di simpang Harmoni, Gadjah Mada, Jakarta Pusat pada hari Kamis 8 Oktober 2020. [foto : dokumen Inisiatifnews]

Inisiatifnews.com – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Remy Hastian mengaku sangat kecewa dengan aksi unjuk rasa yang berujung anarkis. Menurutnya, aksi perusakan fasilitas umum dan penyerangan terhadap Polisi serta perusakan aset korps Bhayangkara bukan merupakan massa aksi yang terkoordinir dengan pihaknya.

“Kerusakan fasilitas umum yang terjadi merupakan tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Remy dalam keterangannya yang diterima Inisiatifnews.com, Jumat (9/10/2020).

Bacaan Lainnya

Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa sudah disepakati sebagai aksi damai, tidak ada penyerangan terhadap Polisi apalagi sampai merusak fasilitas umum.

“Berlandaskan hasil konsolidasi nasional aksi yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020 adalah aksi damai untuk merebut kembali kedaulatan rakyat dengan dicabutnya UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa tindakan anarkis hingga berujung perusakan terhadap aset publik adalah ulah massa aksi yang terprovokasi.

“Dampak kerusakan hingga pembakaran yang terjadi di berbagai fasilitas polri dan pemerintah bukan merupakan ulah dari massa aksi yang masih terkoordinir, melainkan ada pihak lain yang mencoba memprovokasi aksi damai yang dilakukan,” ujarnya.

Kemudian, aktivis Mahasiswa yang juga merupakan Presiden BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu membantah ada donatur yang membiayai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh BEM SI di berbagai daerah termasuk di Jakarta.

“BEM SI juga menjamin dan menyatakan dengan tegas bahwa aksi nasional dan serentak di seluruh Indonesia terlepas dari kepentingan dan tunggangan satu atau sebagian pihak, apalagi tuduhan jika ada kelompok yang mendanai berjalannya aksi BEM SI di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Istana Merdeka,” tandasnya.

Dan aksi yang dilakukan untuk menolak UU Cipta Kerja sepenuhnya didasari atas keresahan publik terhadap lahirnya Undang-Undang itu.

“Aksi Tolak Omnibus Law murni berlandaskan keresahan dan kepentingan rakyat yang tidak diakomodir oleh ketidakbecusan Dewan Perwakilan
Rakyat dan pemerintah,” ucapnya.

Kecewa ke Jokowi

Lebih lanjut, Remy juga menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang memilih untuk meninggalkan Istana Negara di tengah adanya rencana kegiatan aksi besar-besaran di Jakarta.

“Kami juga menyayangkan sikap Presiden Republik Indonesia yang memilih pergi pada kegiatan lain sementara mahasiswa yang merupakan rakyatnya sendiri ingin bertemu di Istana Merdeka,” ujar Remy.

Sayangkan sikap represif aparat

Dijelaskan Remy, bahwa pada pukul 15.30 WIB, dari arah tim keamanan Polri dan TNI mulai terdengar suara tembakan gas air mata dari aparat di barisan depan, beberapa massa aksi mulai menarik diri dari barisan karena tindakan
refresif aparat yang memukul mundur massa aksi secara paksa.

Kemudian pada pukul 16.00 WIB semakin banyak massa aksi yang perlu dievakuasi karena terkena gas air mata dan tindakan represif aparat lainnya, bahkan tidak sedikit dari massa aksi yang dievakuasi dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Secara umum, Remy menyatakan bahwa sikap represif Polri tidak bisa dibenarkan begitu saja.

“Kami Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyatakan sikap mengecam tindakan represif aparat dalam melakukan pengamanan aksi massa,” pungkasnya, sembari menyatakan bahwa aksi anarkisme massa bukan bagian dari kelompok yang mereka organisir. []

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait