PPP Sarankan Anak STM Sebaiknya Tak Ikut Aksi Unjuk Rasa

  • Whatsapp
IMG20201008130501 scaled
Para pelajar ikut melakukan aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja di simpang Harmoni. [foto : Inisiatifnews]

Jakarta, Inisiatifnews.com – Beberapa insiden aksi unjuk rasa di beberapa daerah khususnya di DKI Jakarta beberapa waktu terakhir tampak keterlibatan pelajar di dalamnya. Dan tak jarang, aksi tersebut berujung anarkis hingga perusakan fasilitas umum.

Melihat hal itu, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal menilai, bahwa keberadaan pelajar STM dalam aksi unjuk rasa memang tidak menyalahi aturan.

Bacaan Lainnya

“Pada dasarnya memang tidak melanggar hukum, karena sebagai remaja yang sudah berumur 17 tahun bisa menyalurkan aspirasinya,” kata Illiza dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Minggu (11/10/2020).

Hanya saja, ia lebih memilih menyarankan agar para pelajar itu tidak perlu ikut melakukan aksi unjuk rasa semacam itu. Bukan karena dilarang, akan tetapi lebih kepada menjaga situasi agar tidak rusuh. Karena mayoritas kalangan pelajar ini tidak terorganisir dengan baik sehingga rawan membuat situasi semakin chaos.

“Namun sebaiknya siswa STM bisa menyalurkan aspirasinya melalui cara lain, karena turun ke jalan bagi siswa STM cukup riskan dan berbahaya. Apalagi umumnya mereka tidak terorganisir dengan baik seperti mahasiswa yang sudah biasa berorganisasi,” tuturnya.

Di sisi lain, keterlibatan para pelajar dalam aksi unjuk rasa dewasa ini juga sulit dikontrol oleh pihak sekolah. Para guru maupun kepala sekolah bisa saja tidak mengetahui jika para siswanya melalukan aksi demonstrasi. Hal ini lantaran kegiatan belajar mengajar (KBM) saat ini yang masih menerapkan belajar jarak jauh karena adanya pandemi Covid-19.

“Saat ini, sekolah sedang menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), jadi besar kemungkinan sekolah tidak banyak mengetahui aksi yang dilakukan siswa. Apalagi dalam melakukan demo, siswa STM memang kebanyakan tidak menggunakan seragam sekolah,” ujarnya.

Walaupun begitu, Illiza juga mengatakan bahwa sekolah dan orang tua harus bisa mengedukasi siswa agar lebih menyalurkan aspirasinya melalui cara lain seperti sosial media, pentas seni dan lainnya.

“Apalagi saat ini melalui medsos, semua orang bisa langsung men-tag, pihak yang hendak dituju. Misalnya men-tag langsung ke akun presiden, menteri atau anggota DPR,” tuturnya.

Di sisi lain, Anggota Baleg DPR RI ini juga mengkhawatirkan, karena kurangnya manajemen organisasi dalam melakukan aksi unjuk rasa oleh para pelajar sekolah menengah akhir ini rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

“Kehadiran siswa STM di acara demo juga membuka potensi dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab. Misalnya mengiming-imingi siswa dengan jumlah uang tertentu,” tandasnya.

Dalam konteks ini, anggota DPR dari Aceh ini mengharapkan agar aparat kepolisian mengusut, menemukan dan menyeretnya ke jalur hukum.

“Jika hal ini yang terjadi, polisi harus mengusut pihak tersebut dan memproses hukum,” imbuh Illiza.

Terakhir, ia juga meminta kepada aparat keamanan agar ketika menemukan pelanggaran terhadap aksi unjuk rasa oleh siapapun termasuk para pelajar, agar tetap mengedepankan pendekatan edukatif, bukan represif.

“Kepada pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian, jika mendapati siswa melanggar ketentuan dalam demonstrasi harus tetap mengedepankan perlakuan dan pendekatan yang edukatif,” ucapnya.

“Tidak memberikan sanksi fisik apalagi berbuat kasar mengingat para siswa itu tetap membutuhkan bimbingan semua pihak, termasuk dari pihak kepolisian,” tutup Illiza. [NOE]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait