Karyono Wibowo Harap Selesaikan Pro-Kontra UU Cipta Kerja dengan Dialog

  • Whatsapp
Karyono Wibowo
Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews.com – Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebut, bahwa sikap pro dan kontra hingga terjadi gelombang penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja karena kurangnya kesepemahaman yang sama antar kedua belah pihak, yakni pemerintah dan DPR dengan elemen masyarakat yang melakukan penolakan.

“Terjadinya aksi unjuk rasa karena belum ada kesepahaman di antara para stakeholder,” kata Karyono Wibowo, Senin (12/10/2020).

Bacaan Lainnya

Apalagi aksi demo yang dilakukan sejumlah elemen buruh tersebut pun terjadi karena pihak buruh merasa beleid UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR dan Pemerintah Pusat pada hari Senin (5/10) lalu belum memenuhi sekurang-kurangnya ada 7 poin yang menjadi keberatan, yaitu soal upah minimum yang penuh persyaratan, pesangon, kontrak kerja, outsourcing, kompensasi, waktu kerja dan soal upah cuti. Sementara pihak pemerintah menilai beleid tersebut sudah mengakomodir hak-hak buruh.

“Inilah yang perlu diperjelas agar terjadi kesepahaman,” ujarnya.

Maka untuk menurunkan tensi gesekan politik dan sosial terkait dengan lahirnya UU Cipta Kerja ini, Karyono menganggap bahwa kedua belah pihak perlu melakukan dialog yang aktif untuk menyamakan perspektif.

“Maka kata kuncinya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Mencari jalan keluar untuk mencapai kompromi,” tuturnya.

Tanpa melakukan dialog tersebut, Karyono tak yakin konflik ini akan mereda, karena baik pemerintah dan DPR dengan kelompok penolak UU Cipta Kerja akan saling adu kekuatan untuk menunjukkan sikap egoisnya masing-masing.

“Jika tidak, maka yang terjadi pasti konflik. Konflik tersebut terjadi ketika seseorang atau kelompok mencoba memaksakan keinginannya satu terhadap yang lain,” tandasnya.

Sementara terkait dengan persoalan aksi penolakan UU Cipta Kerja yang menimbulkan tindakan anarkis di sejumlah daerah perlu diurai secara jernih.

“Saya meyakini aksi buruh dan mahasiswa semangatnya murni memperjuangkan hak rakyat. Namun sulit dipungkiri aksi penolakan UU Cipta Kerja telah dimanfaatkan oleh pihak tertentu,” terang Karyono.

Sebagai pengamat politik yang sudah rajin melakukan kajian ilmiahnya, Karyono pun mengidentifikasi dua kelompok di dalam persoalan UU Cipta Kerja ini.

“Setidaknya ada dua kelompok yang memanfaatkan aksi tersebut. Pertama, kelompok partai politik yang menolak UU Cipta Kerja tentu berkepentingan untuk mengambil keuntungan (benefit) politik dengan cara mengkapitalisasi aksi penolakan untuk mendapatkan simpati publik. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan dukungan suara pada pemilu yang akan datang. Hal ini wajar dalam konteks pertarungan politik elektoral,” paparnya.

Kedua, kata Karyono, adalah kelompok yang mencoba mengadu keberuntungan.

“Targetnya agar terjadi situasi chaos seperti peristiwa 1998. Sedangkan target minimalnya adalah memanfaatkan aksi untuk mendelegitimasi pemerintahan dan meningkatkan ketidakpuasan publik,” sambungnya. [NOE]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait