Selain JR di MK, Pakar Sarankan Buruh Desak Executive Review dan Legislative Review

  • Whatsapp
Said Salahudin
Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI), Said Salahudin.

Inisiatifnews.com – Pakar hukum tata negara, Said Salahudin menilai bahwa siapapun yang menolak UU Cipta Kerja termasuk kalangan buruh agar menempuh jalur hukum yakni judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Apakah penting atau tidaknya JR ke MK. Menurut saya penting dan sangat penting,” kata Said dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh KSPI, Kamis (15/10/2020).

Bacaan Lainnya

Walaupun begitu, ia menilai bahwa JR bukan menjadi prioritas utama untuk saat ini. Ada jalan yang bisa ditempuh oleh elemen buruh yakni executive review. Di mana mendesak Presiden sebagai co-legislator membatalkan UU Cipta Kerja.

“Pembatalan UU Cipta Kerja di bab 4 dibatalkan tidak melalui proses JR ke MK, tapi memohon ke Presiden minta kebijaksanaan presiden karena dengan begitu banyaknya penolakan agar Presiden menguji sendiri UU dengan menerbitkan PERPPU,” ujarnya.

Di hadapan para buruh itu, Said menilai memang langkah itu secara logisnya cukup berat terimplementasikan, di mana Presiden yang mengusulkan RUU, Presiden juga yang mendorong agar pembahasannya dipercepat tapi tiba-tiba Presiden sendiri yang membatalkan. Namun ia menilai hal itu tidak mustahil.

“Tapi kan Presiden terikat dengan sumpah jabatannya untuk lebih mendahulukan kepentingan rakyat. Kita ketuk hati Presiden untuk batalkan UU dengan PERPPU. Pengujian UU oleh Presiden ini namanya executive review,” jelasnya.

Kalau pun Presiden pada akhirnya menolak untuk membatalkan UU Cipta Kerja dengan mengeluarkan PERPPU, Said menyebut masih ada langkah lain, yakni mendorong Presiden menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja selama batas waktu tertentu di dalam proses penandatanganan penetapan UU.

“Kalau Presidennya nggak mau membatalkan, ya di dalam ketentuan penutup soal penetapan itu dimundurkan misal 20 tahun lagi. Tidak dibatalkan dong, ya memang tapi tidak langsung diberlakukan, agar ada celah dialog,” paparnya.

Dan apabila executive review ini tidak juga bisa membuahkan hasil, maka langkah sebelum JR adalah melakukan desakan agar DPR RI sebagai pembuat Undang-Undang melalukan pengujian sendiri.

“Kalau Presiden tidak mau juga, ya silahkan tekan dan desak DPR. Karena DPR dipilih rakyat sudah seharusnya menyalurkan aspirasi rakyat,” terang Said.

“Minta mereka membentuk UU baru yang khusus dibentuk untuk membatalkan Omnibus Law, karena DPR sendiri yang membentuk UU. Ini namanya legislative review,” imbuhnya.

Desakan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk aksi unjuk rasa. Namun ia memberikan catatan agar aksi yang nanti digelar tidak melanggar Undang-Undang yang ada.

“Asal cara mendesak dan menekannya tidak dengan cara-cara anarkis,” ucapnya.

Lebih lanjut, masih dalam upaya desakan agar dilakukan legislative review, akademisi dari Universitas Indonesia (UI) ini menyarankan agar menantang dua fraksi di DPR yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja untuk melakukan langkah konkret, bukan sekedar pantau di mulut saja menyatakan menolak diterbitkannya UU Cipta Kerja.

“Caranya usulan saya, kan kemarin ada 2 fraksi yang menolak, ada PKS dan Demokrat. Eh Demokrat dan PKS, terima kasih telah menolak. Tapi lebih baik usulkan RUU baru khusus tentang batalkan UU Cipta Kerja. Ini tugas PKS dan Demokrat, jangan kalian cuma lips service, bantu rakyat dengan tindakan yang nyata,” tuturnya. [RED]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait